Ragam Respons Politikus DPR atas Peluncuran Danantara

PRESIDEN Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pagi, 24 Februari 2025. Selain meresmikan Danantara, Prabowo juga meneken penunjukan sejumlah pejabatnya.

Prabowo mengangkat para pengurus Danantara melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. “Selanjutnya, saya juga menandatangani Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025 dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebagai Group CEO atau Kepala Danantara dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.

Prabowo mengajak semua pihak mengawasi badan pengelola investasi negara itu. “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ucapnya.

Peluncuran Danantara tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk para politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Darmadi Durianto: Pengelolaan akan Tentukan Danantara Jadi Malaikat atau Monster 

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan pengelolaan Danantara akan menentukan apakah eksistensi badan tersebut menjadi malaikat atau monster bagi bangsa Indonesia. “Makanya saya selalu menekankan ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa atau kita menciptakan monster,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, seperti dikutip dari Antara.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menyebutkan, apabila pengelola Danantara bekerja dengan integritas, maka sovereign wealth fund (SWF) atau dana kekayaan milik Indonesia itu akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. “Kalau tidak diawasi dengan baik, dia akan menjadi monster, tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik. Kami harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini, dan dia akan membawa negara Indonesia ini terbang tinggi,” ujarnya.

Sebab, kata dia, Danantara akan mengelola aset yang begitu besar sehingga diharapkan struktur pengelola badan tersebut harus memiliki kompetensi yang mumpuni. “Makanya ini kompetensinya juga harus kita pertanyakan. Kepala Badan Danantara ini terbukti nggak nanti, dengan aset yang begitu besar, yang belum pernah dia kelola, ini kan besar sekali Rp 14 ribuan (triliun). Dia bisa menerbitkan surat utang, dia bisa mengagunkan aset, dia bisa macam-macam ini. Nah, kekuatan yang diberikan begitu besar, kalau disalahgunakan, saya pikir cukup berbahaya,” kata dia.

Untuk itu, dia menekankan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Danantara menjadi faktor kunci dari kebermanfaatan hadirnya badan pengelola investasi negara itu. Dia berharap para sosok yang ditunjuk ke dalam struktur organisasi Danantara mampu berkinerja baik dalam menjalankan operasional badan tersebut.

Dia juga berharap pengelolaan Danantara bebas dari intervensi politik. Darmadi menekankan DPR bersama sejumlah lembaga pengawas lainnya akan ikut mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja Danantara.

Puan Maharani Berharap Danantara Menyejahterakan Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani mengucapkan selamat kepada pemerintah atas diresmikannya Danantara. Dia mengharapkan Danantara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kami berharap (Danantara) dapat berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di Tanah Air yang akhirnya membawa kesejahteraan untuk rakyat,” kata Puan, yang hadir dalam peluncuran Dadantara, dikutip dari keterangan tertulis.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP ini berpesan agar Danantara dapat menjalankan fungsinya untuk menjadi katalisator peningkatan investasi di Indonesia. “Dan Danantara harus membawa kebermanfaatan sebanyak-banyaknya bagi bangsa dan negara,” kata dia.

Andre Rosiade: UU BUMN Jelaskan Danantara Bisa Diaudit

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan Danantara bisa diaudit. “Memang bisa diaudit. Nanti teman-teman bisa lihat undang-undangnya bahwa memang Danantara ini bisa diaudit. Di undang-undangnya dibahas,” kata Andre di kompleks parlemen, Senin.

Dengan begitu, kata dia, penyelenggaraan Danantara yang akan mengelola aset negara lebih dari US$ 900 miliar itu memiliki aturan main agar dikelola secara profesional dan transparan. “Dalam undang-undang pun diatur bahwa Danantara ini kalau ada kerugian lalu pihak Danantara tidak bisa membuktikan pengelolaannya, ada kesalahan, mereka bisa diproses secara hukum,” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan Komisi VI DPR sangat optimistis langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Danantara itu akan berhasil. Dengan Danantara, dia yakin pengelolaan akan lebih transparan dan membawa BUMN lebih berkualitas kelas dunia.

Dia pun memahami ada kekhawatiran dari masyarakat perihal kemunculan Danantara. Namun, menurut dia, Prabowo ingin mengedepankan transparansi dengan mengundang beragam pihak dalam peluncuran Danantara.

Menurut dia, Danantara bakal dikelola oleh orang-orang profesional yang sudah mumpuni karena memiliki kredibilitas, kualitas, serta keilmuan yang baik. “Jadi tidak ada yang disembunyikan sama sekali oleh pemerintah. Jadi dengan begitu baik niatnya Pak Prabowo dan begitu transparan, kami optimis ini insyaallah akan berhasil,” katanya.

Mukhamad Misbakhun: Danantara Diawasi oleh Banyak Pihak

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi peluncuran Danantara untuk mendayagunakan BUMN demi kemakmuran rakyat. Dia mengatakan semangat itu ditegaskan oleh Prabowo saat pidato dalam peluncuran Danantara dengan mengutip Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. “Dan itu sebuah pengantar pidato yang luar biasa bagi saya. Presiden mengingatkan tentang kewajiban kita sebagai anak bangsa terhadap kewajiban terhadap konstitusi, kewajiban untuk mensejahterakan rakyat,” kata dia di kompleks parlemen, Senin.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, dalam pidatonya, Prabowo hendak mengingatkan pendayagunaan BUMN demi kesejahteraan rakyat sedianya menjadi nawacita dari pendirian perusahaan-perusahaan BUMN.

Mengenai kekhawatiran publik atas risiko kegagalan Danantara dalam mengelola aset besar negara akibat penyalahgunaan dana hingga praktik korupsi, Misbakhun menegaskan badan pengelola investasi itu diawasi oleh banyak pihak. Sebab, kata dia, Danantara memiliki pengawas, yang terdiri dari presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden. Apalagi, siapa pun bisa mengawasi pelaksanaan Danantara.

Dia pun menilai lembaga pengelola aset BUMN itu dipimpin oleh sosok-sosok yang berkompeten dalam bidang investasi dan pengelolaan aset.

Ervana Trikarinaputri, Daniel Ahmad Fajri, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Ramai Dukungan untuk Band Sukatani yang Diduga Mendapat Intimidasi