Ragam Respons terhadap Aksi Mahasiswa Indonesia Gelap

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025. Bertajuk Indonesia Gelap, aksi mahasiswa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama koalisi masyarakat sipil itu muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Herianto mengatakan alasan mahasiswa menggaungkan #IndonesiaGelap itu untuk menunjukkan banyak kebijakan pemerintah yang tidak transparan. “Banyak kebijakan-kebijakan itu yang gelap. Tidak terang ke masyarakat,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa, 18 Februari 2025.

Tagar Indonesia Gelap kemudian menjadi topik trending di media sosial X. Bahkan tagar tersebut sempat menduduki posisi pertama. Aksi Mahasiswa tersebut mendapat respons dari berbagai kalangan.

Mensesneg Prasetyo Hadi: Nggak Ada Indonesia Gelap

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menyampaikan permintaan itu merespons aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan yang diberikan mahasiswa. Dia menuturkan penggunaan tagar Indonesia Gelap juga merupakan bentuk kebebasan berekspresi. “Tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana? Nggak ada Indonesia gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit,” ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.

Dia menyebutkan Prabowo baru menjabat selama 100 hari, dan dia tidak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun dia menegaskan pemerintah pun terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.

Prasetyo mengatakan mahasiswa perlu lebih jeli mengenai isu pemotongan anggaran pemerintahan Prabowo. Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap pendidikan. “Tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP kemudian BPI, beasiswa tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” kata dia.

Dia menjelaskan efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi memangkas anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. Menurut dia, rakyat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran. “Jadi jangan digeser ke efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu,” kata dia.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani: Aksi Mahasiswa Adalah Reaksi Berlebihan

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan aksi bertajuk Indonesia Gelap yang dilakukan mahasiswa merupakan reaksi berlebihan dan kontraproduktif terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. 

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebutkan reaksi serupa juga terjadi di dalam internal birokrasi dan pemerintahan. “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan sering kali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani di kompleks parlemen, Selasa.

Menurut dia, sebagian masyarakat juga salah paham dengan maksud dan tujuan kebijakan Prabowo, khususnya dalam aspek penghematan anggaran. “Tetapi sebagai sebuah reaksi kami dengar, kami perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal,” ujar dia.

Jubir PDIP Guntur Romli: Pemerintah Harus Mendengar Aspirasi Mahasiswa

Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengklaim partainya bersama perjuangan mahasiswa, rakyat, buruh dan seluruh elemen sipil. Mereka tengah menyuarakan aspirasi dan aksi demo bertemakan Indonesia Gelap. “Pemerintah harus mendengar dan menyimak aspirasi mahasiswa,” kata Guntur melalui pesan pendek kepada Tempo pada Selasa.

PDIP menilai sejumlah tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah sudah jelas, seperti menolak revisi undang-undang TNI, Polri, Minerba. “Termasuk tangkap dan adili Jokowi,” kata dia.

Hammam Izzuddin, Hendrik Yaputra, dan Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Poin-poin Penting dalam RUU Minerba yang Baru Disahkan Jadi Undang-undang