Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai gelombang protes dari mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.
Kebijakan tersebut berisi tentang perintah pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Setelah kebijakan tersebut disahkan kalangan mahasiswa banyak yang merasakan tidak sejalan dengan keputusan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keresahan akibat efisiensi anggrana kemudian disuarakan lewat aksi yang bertajuk ”Indonesia Gelap.” Aksi tersebut digelar serantak pada Senin 17 Februari 2025. Aksi tersebut bergema di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, Malang, Solo, Bandung, Bali, dan yang terbesar di Jakarta Pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa menyampaikan 13 poin tuntutan pada pemerintah. Isi tuntutan tersebut mulai dari isu pendidikan hingga perombakan Kabinet Merah Putih.
Selain itu, masa aksi juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan penghapusan multi fungsi ABRI, mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis, mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset, serta mereformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Melansir dari laman berita Antara merespon aksi “Indonesia Gelap” yang diadakan serentak oleh mahasiswa pada berbagai daerah di Indonesia Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terus-menerus mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Ia juga meminta agar masyarakat memberikan waktu kepada pemerintahan Prabowo yang baru berjalan 100 hari.
”Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tetap jeli dalam menanggapi berbagai isu yang terjadi termasuk soal efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa kebijakan efsiensi anggaran telah dijelaskan secara rinci oleh Menteri Keuangan. Menurutnya kebijakan efisiensi tersebut tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurut dia, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.
"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi agar memangkas annggaran-anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. "Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," imbuhnya.
Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati terhadap 13 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam aksi bertajuk “Indonesia Gelap.”
“Kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili bapak Presiden. Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kami berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi,” kata Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, masukan yang diberikan menurutnya harus bersifat konstruktif. Ia juga berpesan agar aksi dapat dilakukan secara tertib serta tidak merusak fasilitas umum yang ada.
Hammam Izzuddin dan Antara ikut berkntribusi dalam pembuatan artikel ini.
Pilihan editor: Ragam Demo BEM SI dalam Aksi Indonesia Gelap di Berbagai Daerah
Foto 
