Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Respons TNI soal OPM Minta Pemerintah Tak Kirim Tentara ke Papua

OPM mengklaim siap berunding untuk penyelesaian konflik, asalkan prajurit militer tidak lagi datang di Bumi Cenderawasih tersebut.

16 April 2025 | 11.08 WIB

TPNPB-OPM Kodap Yahukimo pimpinan Semut B. Sobolim di Yahukimo, Papua Pegunungan, 9 April 2025. Dok. TPNPB-OPM
Perbesar
TPNPB-OPM Kodap Yahukimo pimpinan Semut B. Sobolim di Yahukimo, Papua Pegunungan, 9 April 2025. Dok. TPNPB-OPM

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menilai bahwa kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak perlu takut dengan pengiriman pasukan militer ke wilayah Papua. Menurut dia, keberadaan prajurit TNI di Papua tak serta-merta untuk operasi tempur.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Jika niatannya baik, kenapa harus takut dengan kehadiran TNI," katanya saat dihubungi, pada Selasa, 15 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pernyataan TNI itu merespons permintaan OPM kepada pemerintah untuk menghentikan pengiriman pasukan militer ke Papua. OPM mengklaim siap berunding untuk penyelesaian konflik, asalkan prajurit militer tidak lagi datang di Bumi Cenderawasih tersebut.

Kristomei mengatakan, bahwa sudah menjadi tugas TNI untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan rakyat Indonesia. Tak terkecuali untuk warga yang berada di Papua.

Dia mengatakan TNI tidak hanya dipersiapkan untuk operasi tempur. Di Papua, ujar dia, prajurit militer juga bertugas memberikan pembinaan teritorial serta menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Ia membantah klaim dari OPM yang menyebut adanya penambahan pasukan ke Papua secara berkala. Menurut dia, pengiriman pasukan militer ke Papua dilakukan secara terencana dan proporsional. "Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan kelompoknya siap bila harus berunding dengan pemerintah guna membahas persoalan di Papua. Namun, OPM mensyaratkan agar pengiriman pasukan militer ke Papua dihentikan.

"Pemerintah bikin tim untuk berunding. Tapi mereka malah kirim pasukan," katanya dalam wawancara daring bersama Tempo pada Ahad, 13 April 2025.

Dia menilai pemerintah tidak pernah mau berdialog dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih tersebut. Padahal, menurut dia, TPNPB-OPM sudah mengirimkan permintaan ke organisasi internasional untuk menjadi fasilitator dalam perundingan penyelesaian konflik Papua.

Sebby mengklaim permohonan itu dikirimkan TPNPB pada Maret lalu. "Mereka di Eropa sana bersedia mendukung kami," ucapnya.

Novali Panji Nugroho

Lulus dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bergabung dengan Tempo pada September 2023. Kini menulis untuk desk Nasional, mencakup isu seputar politik maupun pertahanan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus