Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan partainya meyakini tidak ada sanksi dari pemerintah bagi yang tidak ikut retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sabar-sabar. Ini kan urusan internal. Pure urusan internal. Sudah ada dekret dari Mendagri. Bahwa tidak hadir ke retret itu tidak berarti ada sanksinya," kata Said usai bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 21 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Said mengatakan, publik tidak perlu membenturkan urusan retret dengan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP. Ia mengatakan pertemuan dengan Megawati tidak secara khusus membahas urusan retret.
Adapun, sejak petang tadi sejumlah elite PDIP berdatangan ke kediaman Megawati Soekarnoputri hingga. Pada 18.53 WIB Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus tiba di Jalan Teuku Umar Nomor 27A.
Deddy langsung masuk ke dalam rumah tanpa mau merespons pertanyaan wartawan. Setelah turun dari mobil, ia tidak melewati pintu gerbang utama melainkan berjalan lewat ruang pos keamanan
Tak berselang lama, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga kembali tiba Jalan Teuku Umar pada pukul 18.57 WIB. Sebelummya, Said sudah keluar pada pukul 13.22 WIB.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun juga sebelumnya tiba di Jalan Teuku Umar pada pukul 17.43 WIB. Mereka keluar dari kediaman Megawatu sekitar pukul 22.00 WIB.
Pertemuan ini diduga berkaitan dengan instruksi Megawati agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju agenda retret di Akademi Militer, Magelang. Instruksi ini sebagai respons dari penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, sebanyak 48 kepala daerah belum menghadiri retret di Akmil Magelang pada Jumat, 21 Februari 2025 petang. Rencananya 503 kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti acara yang berlangsung hingga 28 Februari 2025 tersebut. "Ada 48 yang belum terlihat," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Jumat 21 Februari 2025.
Dia mengatakan panitia terus menghubungi para kepala daerah yang belum hadir tersebut untuk meminta kejelasan dan alasannya. Selain 48 kepala daerah yang tak hadir itu, ada enam lainnya yang meminta izin tidak mengikuti retret. "Sebanyak lima kepala daerah mengajukan izin karena sakit, dan seorang lagi karena acara keluarga."
Bima Arya mengatakan mereka yang izin tak hadir mengikuti retret kepala daerah diminta untuk digantikan wakilnya. "Acara ini sangat penting untuk memastikan program pemerintah pusat sinkron dengan pemeriantah daerah. Maka, harus ada yang menggantikan kepala daerah yang tak bisa hadir," tuturnya.
Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: PDIP Tegaskan Surat Instruksi Megawati soal Retret Kepala Daerah Tetap Berlaku
Foto 
