Rp 4 Juta Untuk Jadi Wakil Rakyat

PARA calon anggota DPR mendatang harap jangan kaget. Kini, calon wakil rakyat itu -- sebelum terpilih benarbenar -- selain pantas-pantasnya pandai, juga harus menyediakan sejumlah uang. Kebijaksanaan ini memang tidak sama sekali baru. Pada pemilu-pemilu sebelumnya hal serupa ini dilakukan juga, meskipun diam-diam. Cuma kali ini untuk pertama kali pemungutan uang ntuk dana partai itu "diumumkan" terang-terangan. Hal ini misalnya dilakukan oleh PPP Jawa Timur. Suatu ketentuan yang menurut H. Soeleman Fadli -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur -- "sebenarnya merupakan rahasia dapur PPP." Bukan hanya calon anggota DPR Pusat yang terkena. Calon-calon untuk daerah tingkat I maupun tingkat II tidak terkecuali. Begitu, menurut Soeleman, yang diputuskan dalam konperensi kerja partai awal Mei lalu. Soal sulitnya dana bagi partai, ternyata, menjadi pertimbangan utama. Saat ini, diperkirakan 70 persen anggaran PPP diperoleh dari pemerintah. "Padahal, kami 'kan ingin juga bisa mandiri," ujar Soeleman. Sedangkan biaya-biaya makin hari makin sulit ditekan. Maka, cara mudah adalah mengambil dari saku orang-orang partai yang dicalonkan untuk menjadi anggota DPR atau DPRD Pemilu mendatang. Ketentuan itu baru pada tingkat 'konvensi', tapi jelas calon anggota DPR Pusat paling sedikit harus menyerahkan Rp 4 juta buat partai. Calon untuk DPRD tingkat I kira-kira harus menyisihkan uangnya Rp 3 juta, dan tingkat berikutnya Rp 500 ribu. Namun, besar uang yang harus diserahkan tadi masih bisa beragam, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, "makmur-tidaknya daerah asal calon". Makin minus daerah asal calon tersebut, iuran bisa makin rendah. Dengan uang yang terkumpul itulah nanti kampanye PPP akan dibiayai. Ada sumbangan pemerintah, memang. Tapi menurut Soeleman, masih jauh dari mencukupi. Dalam pemilihan umum silam, PPP Jawa Timur menerima Rp 50 juta dari pemerintah 2 mobil dari Sekretariat Negara, dan kendaraan operasional dari pemda. Dengan sekitar 3 ribu kali kampanye, yang setiap kalinya paling sedikit perlu biaya Rp 100 ribu, DPW PPP Jawa Timur telah mengeluarkan biaya lebih dari Rp 300 juta. Itu pun belum terhitung nilai spontanitas masyarakat. Di Madura misalnya penduduk biasa menyembelih ternaknya untuk menjamu juru kampanye. Tak jelas adakah PPP Ja-Tim sudah punya rencana biaya untuk kampanye tahun depan. Namun, yang pasti, uang dari para calon anggota DPR ini nanti juga akan dipakai untuk kegiatan yang bukan kampanye, seperti menyeminarkan program partai. Iuran bagi calon anggota DPR itu, di Jawa Timur, periode sebelumnya sudah dilakukan, walaupun belum mempunyai ketentuan yang jelas tentang itu. "Saya saja dipotong dua kali," kata Soeleman. Sebagai anggota DPR yang mewakili wilayah Jawa Timur, ia menyerahkan iuran buat DPP dan DPW dengan jumlah yang tak dijelaskannya. Soeleman juga setuju bila pengumpulan dana buat partai dengan cara begini dinasionalkan. Tanggapan terhadap pemungutan iuran tersebut bukan tak ada. Dari M. Syumli Syadli, anggota fraksi PPP di DPRD tingkat I Jawa Timur, contohnya. Walaupun mengaku tak keberatan menyerahkan uang iuran bila memang sudah menjadi ketentuan partai, Syumli -- yang dicalonkan lagi untuk pemilihan umum mendatang menilai cara itu bisa menurunkan wibawa DPR pada masyarakat. Alasannya: "Lha kalau mau menjadi anggota DPR harus bayar sekian juta, maka yang jadi ukuran 'kan duit. Bagaimana nanti kesan masyarakat?" Namun, Soeleman menepis kekhawatiran itu. "Kami ini tidak jual nomor, yang menaruh orang-orang yang bisa bayar di nomor kecil." Soal duit, menurut dia, tak mempengaruhi urutan nominasi pencalonan. Bahkan, apabila calon tersebut betul-betul tak mampu, DPW PPP membolehkannya untuk mengangsur iuran itu nanti bila sang calon betul-betul telah terpilih. Kalau sang calon gagal terpilih? "Mestinya ya dikembalikan, tapi kami tak menolak kalau uang itu tetap diserahkan untuk partai," kata Soeleman. Zaim Uchrowi (Surabaya)