Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Nasional, Ismail Rumadan, menyoroti pentingnya memperkuat peran penyidik Kejaksaan Agung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana disingkat RUU KUHAP.
Menurutnya, peran kejaksaan dalam penyidikan, khususnya dalam tindak pidana korupsi (tipikor), telah terbukti produktif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Penyidik Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi sangat produktif. Rumusan KUHAP hendaknya memperbaiki kelemahan dalam penyidikan tipikor," ujar Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025, dilansir dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi Pasal 6 dalam draf RUU KUHAP yang mengatur jaksa sebagai penyidik tertentu. Dalam draf yang dibagikan Komisi III DPR RI pada Kamis, 20 Maret 2025, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik terdiri atas penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu. Penjelasan lebih lanjut dalam draf menyebutkan bahwa penyidik tertentu mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ismail juga menyoroti adanya draf yang sempat beredar, yang membatasi kewenangan penyidik Kejaksaan hanya pada perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Ia menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
"Saya kira prosesnya perlu lebih transparan di mana publik bisa mengakses dan terlibat secara partisipatif," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU KUHAP akan segera digulirkan setelah DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi UU tersebut pada Kamis, 20 Maret 2025. Menurutnya, revisi KUHAP diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta agar dapat diberlakukan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Januari 2026.
"Draf final RUU KUHAP yang akan dibahas segera karena Surpres-nya per hari ini sudah keluar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menargetkan pembahasan RUU ini rampung dalam waktu yang relatif singkat, dengan estimasi maksimal dua masa sidang. Habiburokhman juga menekankan bahwa RUU KUHAP akan mengusung nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana.
"Kami bikin satu bab khusus restorative justice. Jadi mulai penyidikan, penuntutan, sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan," tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa RUU KUHAP juga bertujuan untuk mencegah kekerasan dalam proses hukum, salah satunya dengan pengadaan CCTV atau kamera pengawas dalam proses pemeriksaan.
