Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menyatakan tak akan cawe-cawe ihwal penentuan calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Adapun PPP bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo menjalin kerja sama politik untuk menjagokan Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nama Sandiaga masuk dalam lima besar kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Sandi, penentuan cawapres sedianya berada di tangan pimpinan partai politik. Oleh sebab itu, ia menyatakan belum ada komunikasi dengan PDIP ihwal Pemilihan Presiden 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya belum ada rencana, dan itu bukan ranah saya. Pertemuan-pertemuan tersebut adalah di tingkatan pimpinan partai," kata Sandiaga dalam keterangannya, Kamis, 10 Agustus 2023.
Toh merujuk hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP, pelaksana tugas Ketua Umum Muhamad Mardiono telah menugaskannya jadi Ketua Bappilu. Sementara itu, urusan lobi-lobi politik disebut Sandi merupakan kewenangan Mardiono.
"Saya bukan pimpinan partai, saya akan terus mendekatkan diri kepada pondok pesantren dan para kiyai. Saya akan manut saja dengan para kyai dan ulama, karena kita harus bisa mendapatkan berkahnya," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut internal partainya mendengar adanya kemungkinan bahwa Sandiaga Uno tidak dipilih jadi cawapres Ganjar Pranowo. Sehingga, kata dia, diskursus ihwal sikap PPP ke depan serta arah koalisi mulai mencuat di internal partai.
“Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu,” kata Arsul saat ditemui di ruangannya di kawasan Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
Arsul bercerita, partainya memahami jika kerja sama yang dijalin dengan PDIP tidak dilandaskan pada kontrak politik apapun. Kendati demikian, ia mengibaratkan PPP bukan partai yang dimiliki pemegang saham. Sehingga, kata dia, tiap kader bebas menyuarakan pendapatnya mengingat mereka turut merasa memiliki partai.
“Maka berkembang juga, antara lain kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu. Kan masih berkembang,” kata Arsul.
Ia menyebut diskursus soal sikap maupun arah koalisi ini mencuat mengingat sedianya akar rumput PPP tidak hanya mendukung Ganjar. Menurut dia, ada juga kader yang mendukung Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto.
“Tapi itu tadi, PPP berbeda, tidak bisa partai ini dikomando harus tegak lurus tidak boleh tengok kanan kiri. Nggak bisa kalau di PPP,” kata anggota Komisi Hukum DPR tersebut.
Pilihan Editor: Anies Cerita Kesan Pertama Bertemu dengan AHY: Cerdas tapi Kaku
Foto 
