Satu Kalla Dua Muktamar

PANTUN Emron Pangkapi menutup pidato pembukaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan sekaligus menyiratkan arah politik partai itu. "Salat Jumat di masjid raya, jangan lupa kain pengikat. PPP kita pastilah jaya, bila berada di Indonesia Hebat," kata Wakil Ketua Umum PPP ini, disambut sorak 821 pengurus cabang dan wilayah yang memenuhi aula Hotel Empire Palace, Surabaya, Rabu pekan lalu.

Indonesia Hebat yang disebut Emron merujuk pada nama koalisi partai yang menyokong Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden Juli lalu. Anggota koalisi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai NasDem, plus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang tak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat pemilihan presiden, PPP bergabung dengan koalisi yang menyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Arah politik PPP ditentukan Ketua Umum Suryadharma Ali. Emron, Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy atau Romy berada di kubu yang menentang Suryadharma. Menurut Suharso, keinginan bergabung dengan Jokowi-Kalla menguat lagi begitu Mahkamah Konstitusi mengukuhkan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 21 Agustus 2014.

Untuk mengubah keputusan partai, PPP perlu merumuskannya dalam muktamar. Hanya, kata Suharso, kader-kadernya sibuk karena terjadi pergantian anggota Dewan dari pusat sampai daerah-hasil pemilihan umum. Setelah keluar putusan Mahkamah yang mengukuhkan kemenangan Jokowi, Emron, Suharso, dan Romy kerap berkeliling ke pengurus daerah yang, menurut Suharso, menyuarakan perlu segera digelar kongres.

Ketua PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara salah satu yang mendukung partainya bergabung dengan pemerintah terpilih. Alasannya, dukungan kepada pemerintah merupakan bagian dari amanat yang tertuang dalam garis dan perjuangan partai. "Partai mengamanatkan semua kader untuk turut berjuang di parlemen dan pemerintahan," ujarnya.

Jusuf Kalla juga dianggap faktor penarik bagi PPP. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini paling getol melobi, bahkan sebelum pemilihan presiden. Kalla adalah penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang anggotanya banyak menjadi politikus PPP. Saat musyawarah kerja nasional kedua di Bandung pada Februari lalu, Kalla menjadi salah satu pembicara. "Kalla itu secara emosi tak jauh dari kami," kata Syaifullah Tamliha, Wakil Sekretaris Jenderal PPP, yang satu kubu dengan Suryadharma saat pemilu lalu.

Kalla tak menampik kabar bahwa ia gencar melobi PPP agar bergabung dengan koalisinya. Ia juga mendekati Golkar, partai yang dipimpinnya pada 2004-2009. "Tak ada yang mengetahui keduanya lebih dalam selain saya," ujarnya. Upaya Kalla menggaet dukungan PPP terbentur Suryadharma, yang kukuh bergabung dengan Prabowo.

Keberadaan dua kubu di PPP, menurut Kalla, membuatnya sulit mengakomodasi partai ini di kabinet. Maka, bukan hanya kubu Suharso yang ia dekati. Suryadharma juga diajaknya berbicara. Ketua PPP Pusat Dimyati Natakusumah, yang berada di kubu Suryadharma, pernah diajak bertemu membicarakan koalisi. "Kami memutuskan tetap di Koalisi Merah Putih," kata Dimyati, menyebut nama kelompok pendukung Prabowo.

Cara menyatukan dua kubu yang berseteru agar menghasilkan kepengurusan yang diakui adalah melalui muktamar. Pendukung Suryadharma ingin kongres itu digelar pada Januari 2015, sedangkan kubu Emron ingin sesegera mungkin, bahkan sebelum Jokowi-Kalla dilantik pada 20 Oktober ini. Kedua kubu akhirnya sepakat muktamar dipercepat. "Sebulan ini saya empat kali bertemu dengan Pak Kalla," ujar Emron. "Pak Suharso lebih lagi."

Peran Kalla tak hanya menyatukan dua kubu yang berseteru, tapi juga membantu pembiayaan agar muktamar bisa dipercepat. Seorang pengurus partai mengatakan kubu penentang muktamar dipercepat akhirnya setuju karena dijanjikan Rp 10 miliar.

"Transportasi dan akomodasi untuk peserta butuh biaya Rp 5 miliar," kata Usman M. Tokan, wakil ketua panitia muktamar. Menurut Usman, dana tersebut berasal dari anggaran partai, iuran pengurus, dan sumbangan pentolan partai. Ia mengaku tak tahu apakah Jusuf Kalla cawe-cawe soal biaya. "Urusan uang, Mas Romy yang lebih tahu," ujarnya.

Romahurmuziy menyangkal kabar bahwa Kalla menyumbangkan uang sehingga muktamar bisa digelar. Percepatan kongres, kata Romy, murni untuk mengakhiri konflik di lingkup internal partai mengingat pemilihan presiden sudah usai. "Tak ada alasan lain," ucapnya.

Suharso juga membantah kabar bahwa Kalla turut membiayai kongres partainya. Kalla, menurut dia, bahkan tak meminta waktu pelaksanaannya. Kalla hanya menganjurkan PPP punya satu kepengurusan yang sah melalui muktamar yang diakui kedua kubu. "Saya tak membiayai muktamar PPP," kata Kalla melalui pesan seluler.

Masalahnya, kubu Suryadharma akan menggelar muktamar serupa pada 23 Oktober 2014. Waktu pelaksanaannya dipilih, kata Dimyati Natakusumah, merujuk pada hasil Musyawarah Nasional VII di Bandung, yang menyatakan Muktamar PPP digelar sehari atau maksimal setahun setelah pemerintah baru terbentuk. "Jika dilaksanakan sebelum pelantikan presiden baru, ya, berarti tidak sah," ujarnya.

Kubu Emron punya dasar aturan lain yang sama kuatnya. Menurut Suharso, dua bulan setelah musyawarah di Bandung, PPP menggelar musyawarah serupa di Cisarua, Bogor, yang menghasilkan keputusan bahwa muktamar untuk memilih kepengurusan partai yang baru dilaksanakan sebulan setelah pemilihan presiden. "Jadi muktamar Surabaya ini sebenarnya sudah terlambat," ucapnya.

Menurut Romy, rekomendasi mana pun yang dipakai akan gugur karena keabsahan muktamar partai sudah digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 23, kata Romy, menyebutkan muktamar sah jika dihadiri minimal setengah plus satu dari jumlah pengurus. Dari total 1.093 pengurus wilayah, yang hadir dalam kongres Surabaya sebanyak 821. "Sudah kuorum," ujarnya.

Untuk menegaskan keabsahan muktamar Surabaya, Kalla menemui Ketua Majelis Syariah Maimun Zubair di ruang VIP Terminal 2E Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Rabu pekan lalu. Kalla ditemani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanti sesepuh PPP yang disegani itu mendarat dari Jeddah, Arab Saudi. "Saya lihat Mas Lukman di sana," kata Arwani Thomafi, juru bicara PPP.

Setelah bertemu dengan Kalla, malam harinya, Maimun mengunjungi Joko Widodo di rumah dinas Gubernur Jakarta. "Kalau sampai datang ke sini, sinyal koalisi insya Allah kuat banget," ujar Jokowi seusai pertemuan.

Seperti telah diduga, Romahurmuziy terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi. Dalam pidato pengukuhannya, ia mengatakan partainya telah kembali ke khitah sejak didirikan 41 tahun lalu, yakni memilih pemimpin secara musyawarah dan mufakat. Jika diakui, ia akan memimpin PPP sampai 2019. "Ke depan, saatnya PPP memimpin republik ini," katanya.

Ira Guslina Sufa, Edwin Fajerial (Surabaya), Ridho Prasetyo (Jakarta)