Gigit Jari Keenam Kali

PARTAI-partai penyokong Presiden Joko Widodo kembali gigit jari dalam perebutan sebelas ketua dan wakil ketua komisi plus enam badan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Koalisi oposisi, yang unggul dari sisi jumlah kursi, menolak usul pemimpin ditentukan secara musyawarah mufakat. "Mereka menanggapi dingin usul kami," kata Miryam S. Haryani, Bendahara Partai Hati Nurani Rakyat, Selasa pekan lalu.

Hari itu, di Gedung Nusantara II lantai 3, untuk pertama kalinya Setya Novanto memimpin rapat DPR sebagai ketua. Bendahara Umum Golkar itu didampingi empat wakil ketua: Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional, dan Fadli Zon dari Gerindra. Pesertanya tiga orang perwakilan setiap fraksi.

Sehari sebelumnya, DPR sepakat tak mengubah jumlah komisi dan badan karena Presiden Joko Widodo tak menambah atau mengurangi jumlah kementerian. Rapat empat jam itu berlangsung alot dengan hasil akhir ditolaknya lobi koalisi propemerintah. Selain Hanura, partai penyokong Jokowi terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem.

Menurut Setya, seusai rapat, mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua komisi dilakukan secara paket. Koalisinya sudah menyiapkan paket untuk tiap komisi yang terdiri atas ketua dan tiga wakil ketua serta badan yang meliputi satu ketua dan dua wakil ketua. Mereka yang akan duduk adalah politikus dari partai-partai koalisi Golkar.

Dengan pemilihan seperti itu, koalisi propemerintah dipastikan kembali gigit jari karena kalah secara jumlah. Ini rangkaian kekalahan mereka di parlemen setelah gagal mempertahankan jatah pemenang pemilihan umum sebagai Ketua DPR, kalah voting mempertahankan pemilihan langsung kepala daerah, tak mendapat kursi Ketua MPR, dan kini kalah menguasai komisi.

Nama-nama tiap komisi juga tak berubah seperti periode 2009-2014. Sebelas komisi akan menjadi partner kementerian, sementara enam badan melengkapi fungsi DPR, seperti Badan Anggaran, Badan Legislasi, Majelis Kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kerja Sama Antarparlemen. Panitia khusus dibentuk sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan isu yang dibahas.

Seorang politikus Golkar bercerita, rencana menyapu habis kekuasaan di parlemen sudah direncanakan jauh hari oleh koalisi mereka sebelum pemilihan Ketua DPR tiga pekan lalu. Rapatnya berkali-kali di rumah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha pernah ikut membahas pembagian komisi. Karena PPP tak mendapat kursi Wakil Ketua DPR, kader partai ini dijanjikan menjadi ketua di dua komisi dan satu badan. Rapat dilanjutkan di Hotel Mulia, awal Oktober. Peserta lebih lengkap karena ketua umum partai koalisi hadir. "PPP masih mendapat jatah yang sama," kata Tamliha.

Sepekan setelah rapat di Mulia, jatah untuk PPP bertambah satu komisi. Menurut Tamliha, tambahan itu sebagai kompensasi partai ini tak mendapat kursi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meski dalam voting PPP berkubu dengan partai pendukung pemerintah, paket yang ditawarkan Golkar unggul tujuh suara dari koalisi propemerintah.

Perpecahan di PPP antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy membuat koalisi Golkar mengubah strategi. Muktamar PPP di Surabaya sudah pasti tak memilih lagi Suryadharma sebagai ketua karena menjadi tersangka korupsi haji di Komisi Pemberantasan Korupsi. Romy-begitu Romahurmuziy biasa disapa-selama ini cenderung ingin bergabung dengan pemerintah.

Maka rapat koalisi Golkar pada Rabu pekan lalu sepakat mengeluarkan PPP dari paket pimpinan komisi dan badan DPR. Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan partainya tak diajak dalam rapat tersebut. "Golkar akan memimpin Komisi II, III, dan XI," ujar Bambang Soesatyo, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, menyitir hasil rapat tersebut.

Pada periode 2009-2014, Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Komisi III membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, sedangkan Komisi XI bidang keuangan, perbankan, perencanaan pembangunan, dan lembaga keuangan nonbank.

Syamsul Bachri akan diplot jadi Ketua Komisi II, Aziz Syamsuddin memimpin Komisi III, dan Melchias Markus Mekeng di Komisi XI. Ahmad Noor Supit disebut-sebut bakal memimpin Badan Anggaran. "Soal nama-nama, belum final diputuskan," kata Bambang.

Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat masing-masing mendapat jatah ketua di dua komisi. PAN di Komisi VI, yang membidangi perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil, dan BUMN, serta Komisi VIII, yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. "Kami mendapat dua komisi dan Ketua BURT," kata Aboebakar Alhabsy dari PKS.

Dengan kocok ulang itu, PPP tersingkir. Syaifullah Tamliha mengatakan ia tak pernah lagi diundang rapat bersama koalisi yang menamakan diri Merah Putih setelah pertemuan di Hotel Mulia itu. "Komitmen Koalisi Merah Putih sulit dipegang, baik yang tertulis maupun lisan," ujarnya. Meski dibuang dari koalisi Prabowo, Tamliha memastikan partainya bisa jadi penentu saat pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan.

Hasil sidang paripurna pada Kamis pekan lalu memutuskan bahwa setiap komisi terdiri atas 45-56 anggota DPR. Komposisinya: anggota partai yang berafiliasi ke pemerintah berjumlah 17-25 orang dan koalisi oposisi 22-29 orang, termasuk PPP. Khusus PPP, mereka mendapat jatah empat orang di enam komisi dan tiga di lima komisi.

Paripurna belum menetapkan nama-nama kesebelas komisi itu karena menunggu pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dari hasil kerja Tim Transisi, beberapa kementerian akan berubah nama, seperti Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Perburuhan dan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan.

Aria Bima dari PDI Perjuangan masih menaruh harapan koalisinya menjadi pemimpin komisi meski pemilihan melalui paket. Pada Rabu pekan lalu, Pramono Anung menemui Setya Novanto di ruang kerjanya. Wakil Ketua DPR 2009-2014 ini meminta koalisi oposisi menerima usul pemilihan secara mufakat. "Dia berjanji akan membicarakannya dengan ketua umum partai yang lain," ucap Pramono.

Beberapa hari sesudah pertemuan itu, Setya mengumpulkan ketua partai di Hotel Pacific Place. Hasilnya: "Masih ada ruang buat PDIP," kata seorang peserta rapat.

Rusman Paraqbueq, Febriana Firdaus