Seberapa Serius Manuver Jokowi Calon Wakil Presiden

material-symbols:fullscreenPerbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BALIHO itu terpacak di mulut jalan keluar tol Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berlatar warna hijau, potret Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersanding. “Kepemimpinan Pak Jokowi efektif. Saya mengakui itu dan hormat,” begitu tulisan di baliho yang mengutip ucapan Prabowo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Basuni, warga Desa Gadog yang tinggal tak jauh dari lokasi baliho, mengatakan papan gambar itu dipasang sekelompok pemuda pada malam hari. Di pakaian mereka tak tertera simbol atau atribut partai politik. Mengangkut baliho, kata Basuni, para pemuda ini mengendarai mobil bak terbuka. “Minggu lalu sudah ada yang mencopoti gambar-gambar itu,” ucap Basuni di Desa Gadog, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 30 September lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baliho serupa dengan beragam ukuran juga tercagak di ruas jalan utama Kota Bogor pada pertengahan September lalu. Salah satunya di Jalan Pajajaran, sekitar dua menit berkendara dari Istana Bogor. Juga di seberang terminal Bogor. Namun baliho itu sudah raib saat Tempo melintas di jalan tersebut pada 30 September lalu. Beberapa di antaranya bahkan menjadi penutup lapak pedagang kaki lima yang berjajar di sana.

Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Bogor Ryanti Dermawan mengatakan partainya tak pernah memerintahkan pemasangan baliho Prabowo-Jokowi. Namun ia menginstruksikan untuk mencopoti papan bergambar Prabowo yang tersebar di Kota Bogor. “Kami mendapat instruksi dari pengurus pusat karena merugikan partai,” kata Ryanti.

Petinggi Gerindra dan orang dekat Prabowo Subianto bercerita, kemunculan baliho itu sempat dibahas di lingkup internal partai. Pengurus pusat Gerindra memetakan baliho itu hanya muncul di daerah yang menjadi basis pendukung Prabowo pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, di antaranya Sumatera Barat, Jawa Barat, Madura, dan Nusa Tenggara Barat.

Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo Subianto. Pada pemilihan presiden 2019, ia meraup 16 juta atau 59,93 persen dukungan. Prabowo juga unggul dalam sejumlah survei calon presiden 2024 yang digelar di Jawa Barat. Sigi Charta Politika pada Juli 2022 menunjukkan tingkat keterpilihan Prabowo di provinsi itu sebesar 26,9 persen.

Baliho bergambar Prabowo-Jokowi muncul di tengah gagasan Jokowi berpeluang menjadi calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Ide ini menyembul setelah staf hubungan masyarakat Mahkamah Konstitusi menyebutkan presiden yang telah menjabat dua periode bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Mahkamah Konstitusi belakangan meralat pernyataan itu.

Dalam skema Jokowi calon wakil presiden, Prabowo yang menjadi calon presidennya. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu hanya tertawa saat ditanyai kemungkinan berpasangan dengan Jokowi. “Kita menghormati semua kemungkinan,” tuturnya setelah menghadiri rapat dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, Senin, 26 September lalu.

Petinggi Gerindra tak terang-terangan menolak opsi tersebut. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan kesempatan berduet dengan Jokowi adalah kehormatan. Ihwal konstitusi yang melarang presiden dua periode maju sebagai calon wakil presiden, Muzani mengatakan setiap warga negara berhak dipilih asalkan tidak melanggar undang-undang.

Ide Prabowo berduet dengan Jokowi turut dibahas di lingkup internal Partai Kebangkitan Bangsa. Partai hijau ini telah mendeklarasikan sebagai mitra Gerindra pada pemilihan presiden mendatang. Prabowo dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar menamai koalisi mereka dengan sebutan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Salah satu kesepakatan Gerindra dan PKB ialah calon presiden dan wakil presiden ditentukan bersama oleh Prabowo dan Muhaimin.

Muhaimin dan sejumlah pengurus PKB bertemu dalam peringatan 100 hari wafatnya Ketua Dewan Syura PKB Dimyati Rois di Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat, 16 September lalu. Politikus PKB yang hadir dalam forum itu bercerita, para pejabat PKB membahas penentuan sikap partai antara menolak dan mendukung ide Jokowi calon wakil presiden.

Narasumber ini mengatakan sejumlah kader PKB di DPR telanjur mengkritik gagasan Jokowi menjadi calon RI-2. Rapat itu memutuskan semua kader partai untuk mencermati serta menahan komentar soal perkembangan ide Jokowi turun jabatan asalkan kekuasaan langgeng.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan adanya pembahasan Jokowi sebagai calon wakil presiden di partainya. Diskusi di lingkup internal PKB itu muncul untuk merespons pernyataan staf Mahkamah Konstitusi. “PKB meneliti perkembangan isu tersebut,” ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pengusung utama Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden, tak yakin gagasan ini berjalan. Ketua Bidang Perekonomian PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Jokowi tak mungkin menerima ide itu. “Pak Jokowi punya martabat dan bukan orang yang gila kekuasaan,” kata Said.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Komando Distrik Militer (Kodim) 1503/Tual, Maluku Tenggara, Maluku, 14 September 2022. BPMI Setpres/Lukas

Meski demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto sempat melontarkan ide itu. Menurut dia, rencana Jokowi menjadi calon wakil presiden bisa terwujud asalkan Jokowi diajukan oleh partai politik atau koalisi. Bambang menyebutkan tak ada aturan yang melarang Jokowi menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Dua politikus PDIP mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta semua kader menghormati konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode. Karena itu, PDIP menolak ide Jokowi tiga periode ataupun penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan kepala negara.

Narasumber yang sama mengungkapkan Megawati Soekarnoputri acap mengingatkan kadernya untuk menunggu calon yang akan diusung partai banteng pada pemilihan presiden 2024. Pesan itu antara lain disampaikan dalam konsolidasi kepala daerah dari PDIP di gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Kamis, 22 September lalu. Seorang petinggi partai merah yang hadir bercerita bahwa Megawati meminta kader bersabar dan tak terseret provokasi politik. “Ada waktunya nama calon akan diumumkan,” tutur Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Partai NasDem terus menggulirkan rencana pembentukan koalisi baru untuk pemilihan presiden 2024 di tengah munculnya gagasan Jokowi menjadi calon wakil presiden. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyebutkan partai akan mengumumkan koalisi pada 10 November 2022.

Menurut Willy, pengumuman koalisi itu akan disusul dengan deklarasi calon presiden. “Dua hal itu tak bisa dipisahkan,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini. NasDem disebut-sebut akan berkongsi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Koalisi ini kemungkinan besar mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden, tapi belum disepakati soal nama pendampingnya.

Sebagaimana NasDem, Partai Persatuan Pembangunan berfokus mematangkan Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan PPP berupaya memperbesar koalisi dengan merangkul partai lain.

Arsul menyebutkan ide Jokowi menjadi calon wakil presiden dicetuskan oleh pihak di luar partai politik. Tiga partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ingin mencari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mewakili gagasan partai politik. “Kami ingin melihat sosok baru yang belum duduk sebagai presiden ataupun wakil presiden,” ujar Arsul.