Serah Terima Belantara

SEBELUM Riau sibuk mengurus tanaman pangan, terutama buat berswasembada beras. daerah ini sudah lama dikenal sebagai tempat perkebunan-perkebunan besar. Petani-petani Riau, seperti pernah diakui oleh ir. Anrin Kahar, Kepala Dinas Pertanian Rakyat Riau, umumnya adalah petani karet dan kelapa. Tak heran kalau kemudian daerah yang melimpah ruah minyak bumi ini, mengantongi juga areal perkebunan cukup luas. Hampir 437 ribu hektar perkebunan rakyat, dan sekitar 69 ribu perkebunan besar. Sektor perkebunan ini merupakan sumber penghasilan yang tak kecil -ula. Menduduki tangga ke-3 sebagai komoditi ekspor Riau, sesudah minyak dan kayu. Malahan tahun-tahun terakhir ini, dari karet, volume ekspor semakin meningkat. Tahun 76 lalu, tercatat 60,5 ribu ton dengan nilai 37,3 juta US dollar atau 42% dari seluruh nilai ekspor. Terlantar Namun, luas areal bukan berarti produksi telah memadai Contohnya sektor karet. Tercatat 265 ribu hektar karet rakyat. Menurut hitungan pihak Dinas Perkebunan Rakyat Riau, mestinya tiap hektar per tahun menghasilkan 400 kg. Jadi, dari Riau bisa diperoleh hampir 100 ribu ton. Belum dari perkebunan besar yang arealnya 17 ribu hektar dengan hasil per hektar yang tentu lebih besar. Tapi dari angka-angka ekspor saja, bisa disimak kalau baru 30-40% saja dari areal itu yang berproduksi. Mengapa demikian? "Karena sebagian besar tanamannya sudah tua dan perkebunan itu tak terpelihara", begitu ujar Gubernur Riau Arifin Akhmad, 12 Maret 77 lalu, ketika menerima limpahan wewenang sebahagian urusan perkebunan besar dari Departemen Pertanian, yang penandatanganannya diwakili oleh Inspektur Jendral Pertanian, Idham Dana. Makanya, meskipun serah terima itu kedengarannya hebat dan Gubernur bakal lebih mudah mengatur perkara perkebunan di wilayahnya, namun kentara kalau Gubernur Arifin, yang tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya yang ke-II, tak begitu gembira. Sebab bagaimana pun, yang diserahterimakan itu sebagian adalah belantara. Perkebunan-perkebunan besar misalnya, 95% mempunyai luas di bawah 1000 hektar. Yaitu kebun-kebun yang sudah uzur dan sulit dikembangkan lagi. Malahan, sebagian sudah tak menentu statusnya. Seperti eks Perkebunan Negara Riau yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada PT. Gedung Putih. Sebagian sudah terjual berikut rumah-rumah karyawan. Di lain pihak, perkebunan rakyat sendiri bukan pula beban kecil. Gubernur mengakui kalau usaha peremajaan dan penanaman kembali dengan menggunakan bibit unggul, berjalan lambat. Perkebunan karet, sejak Pelita I baru terbenahi 7,5% dari areal 265 hektar. Sedang kelapa, baru 10% dari 158 ribu hektar. Pihak Dinas Perkebunan Rakyat Riau yang dihubungi TEMPO mengakui, bahwa itu berpuncak dari tipisnya anggaran yang ada. Memang dari kantong Badan Urusan Cess Daerah (BUCD) Riau ada juga dikucurkan biaya buat kerja membenahi perkebunan rakyat, terutama karet dan kelapa. Berapa persisnya biaya itu tak jelas. Tapi liwat proyek Managemen Unit (PMU) untuk kelapa misalnya, yang sampai kini ada 27 unit masing-masing 3000 Hektar. Sementara karet baru kebagian 1 proyek berupa pengolahan berencana, 3 unit, masing-masing 2500 hektar. Dari APBD daerah sendiri, seperti dikatakan Arif Nurdin, baru terbatas kepada pemberian secara gratis bibit-bibit unggul dan usaha penyuluhan. Jadi, kalau dalam hal perkebunan rakyat saja sudah demikian kusutnya beban Pemda Riau, bagaimana nanti dengan beban tambahan?