Skema Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Mulai 1 April 2025

PEMERINTAH akan mengoperasikan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Sebagai persiapan, sekolah yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) itu mulai melakukan proses rekrutmen guru pada 1 April 2025.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan pihaknya mencari dan menyeleksi guru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki empati sosial untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Nuh menjelaskan pihaknya hanya akan menyeleksi para calon guru yang sudah memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang diutamakan masih berstatus prajabatan atau belum memiliki penempatan di sekolah mana pun.

Meskipun para calon guru sudah lulus PPG, kata dia, pihaknya tetap melakukan tes. “Kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial, tidak hanya kompetensi akademik yang bagus,” ujar Nuh usai Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.

Nuh menyebutkan pihaknya juga akan mencari guru yang transformatif agar mampu menumbuhkan kepercayaan diri para murid Sekolah Rakyat yang merupakan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Dia mengatakan Tim Formatur beserta Satgas Sekolah Rakyat sudah memetakan persebaran sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat.

Hal itu, kata dia, untuk mengefisiensikan mobilitas mereka ketika nantinya sudah lolos seleksi menjadi guru di Sekolah Rakyat, sehingga tidak perlu mencari rumah tinggal sementara (kos) ataupun menghabiskan waktu cukup lama untuk perjalanan pergi pulang ke sekolah.

Dua Opsi Perekrutan Guru Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya membuka dua opsi rekrutmen guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Dua opsi itu adalah guru dari aparatur sipil negara (ASN) atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru. “Dua opsi itu yang masih dimatangkan,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

Gus Ipul menuturkan perencanaan rekrutmen guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah dalam tahap final. Pematangan itu dipimpin oleh satgas yang dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Dia memastikan tidak ada kesenjangan tata kelola antara Sekolah Rakyat dan sekolah-sekolah lain, karena pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain. “Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah. Jadi kami keroyokan,” ujarnya.

53 Sekolah Rakyat Siap Diresmikan pada Tahun Ajaran Baru 2025

Mensos mengatakan, hingga saat ini, ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang. “Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong,” kata Gus Ipul usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dari jumlah tersebut, kata dia, tercatat 53 unit yang siap digunakan, sebagian besar adalah aset milik Kementerian Sosial. Saat ini, terdapat juga 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal. “Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” tuturnya.

Menurut dia, perencanaan perekrutan guru telah difinalkan bersama satgas yang dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sedangkan kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dan Kemendikdasmen.

Pendanaan Sekolah Rakyat

Mengenai sumber pendanaan, Gus Ipul itu menegaskan program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sarana prasarana nanti yang membangun adalah PU, bukan Kementerian Sosial,” katanya.

Dalam tahap awal, pembangunan sekolah akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang sudah ada dengan tambahan renovasi dan perluasan ruangan. Selanjutnya, pada tahun ini, beberapa titik akan mulai dibangun sekolah baru sesuai prototipe yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang.

Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan. 

Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Menurut Mensos, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Lulusan sekolah rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.

Nabiila Azzahra, Hendrik Yaputra, Hanin Marwah, M. Rizki Yusrial, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: DPR Segera Bahas RUU KUHAP, Ini Poin-poin Penting Usulannya