Soal Pagar Laut Tangerang, Menteri KKP Sebut Tak Ada Silang Pendapat dengan TNI AL

MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tidak ada silang pendapat antara dirinya dengan jajaran TNI Angkatan Laut perihal pembongkaran pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten.

“Yang pasti tidak ada silang pendapat, kita sepakat,” ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

Dia memastikan koordinasi antara kedua pihak berjalan baik. Trenggono menuturkan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama jajaran TNI AL pada Rabu pagi, 22 Januari 2025. Kemudian pada siang di harinya, KKP bersama TNI AL akan melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut.

“Akhirnya tadi sudah sepakat, jadi bukan silang pendapat. Jadi saya sampaikan kepada KSAL, ‘Saya harus ada bukti dulu, Pak (sebelum pagar laut dibongkar). Sabar ya, kita kasih batas waktu sampai dengan hari Rabu, oke setuju.’ Maka nanti secara bersama-sama di hari Rabu," tuturnya.

Trenggono mengungkapkan permasalahan mengenai pagar laut ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, dan Kepala Negara memberikan arahan agar kasus tersebut diusut tuntas.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, kata dia, juga telah mengungkapkan terkait temuan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang.

“Pak Menteri ATR/BPN kan sudah menjelaskan, kok ada sertifikat di bawah air itu, dan itu tidak boleh. Nah kalau dari situ kita sudah bisa identifikasi, artinya apakah dari mereka-mereka, tapi kan kita tidak boleh menuduh juga, ya,” ucapnya.

Dia menegaskan pembongkaran pagar laut dapat diselesaikan pada pekan ini, sehingga nelayan bisa melakukan kembali aktivitas sehari-hari, setelah jalur melaut dibuka.

TNI AL dan KKP Sepakat Bantu Nelayan Atasi Permasalahan Pagar Laut

Adapun TNI AL dan KKP sepakat membantu nelayan dalam menangani permasalahan pagar laut. Trenggono mengatakan kesepakatan ini berdasarkan pertemuan antara instansinya dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali beserta jajarannya pada Senin, 20 Januari 2025.

“Kami berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan jajaran, dalam rangka mengevaluasi yang tengah ramai isu pagar laut," ujar Trenggono.

Menurut dia, pagar laut yang berada di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, mengganggu aktivitas nelayan di wilayah itu.

Sementara itu, KSAL mengatakan pertemuan dengan KKP bertujuan mempercepat penanganan kasus pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang.

“Kami bersama Pak Menteri dan Wamen KKP melakukan evaluasi cara yang baik, aman, cepat dan praktis, untuk mempercepat dalam membantu kesulitan nelayan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Menurut Ali, penanganan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo, karena keberadaan pagar laut itu membuat para nelayan harus memutar untuk mencari ikan. “Sesuai instruksi Presiden RI, TNI harus bisa membantu kesulitan rakyat,” tutur Ali.

TNI AL telah mendapatkan instruksi dari Prabowo mengenai pagar laut pada Sabtu, 18 Januari 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan instruksi ini berupa pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

“Tugas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada kami," kata dia saat dihubungi pada Sabtu.

Hady menyebutkan keberadaan pagar laut di perairan Tangerang ini telah meresahkan masyarakat, khususnya nelayan. Dia juga menilai keberadaan pagar laut yang melintasi 16 desa di enam kecamatan ini berpotensi memiliki dampak buruk pada ekosistem pesisir.

“Tentu saja bertentangan dengan Asta Cita pemerintah, di mana salah satunya menekankan tentang penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam,” ujarnya.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang ini dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta Brigadir Jenderal Harry Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 300 personel untuk membongkar pagar laut tanpa izin tersebut. "Kami juga dibantu dengan ratusan masyarakat di pesisir Tangerang," tuturnya.

Namun, saat ini pembongkaran pagar laut itu ditunda. TNI AL masih berkoordinasi dengan KKP selaku kementerian yang berwenang dalam izin pembangunan ruang laut.

Hendrik Yaputra, M. Raihan Muzzaki, Novali Panji Nugroho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan editor: Sederet Pernyataan Menteri Satryo Soemantri Soal Demo Pegawai dan Tudingan Pemecatan