Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

Bagaimana dengan pemasangan foto presiden dan wakil presiden? Berdasarkan UU 24/2009 tidak ada aturan tentang kewajiban pemasangan foto atau gambar presiden dan/atau wakil presiden.

Namun, jika merujuk Pasal 55 UU 24/2009 terdapat ketentuan pemasangan lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan/atau gambar wakil presiden. Begini bunyinya:

1. Dalam hal lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar presiden dan/atau gambar wakil presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:

2. lambang negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada bendera negara; dan gambar resmi presiden dan/atau gambar wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara.

Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu tindakan formal yang menjadi simbol kehadiran dan representasi pemerintahan di berbagai institusi dan ruang publik. Proses ini tidak semata-mata bersifat dekoratif, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap kepemimpinan negara.

Namun, di balik tindakan ini terdapat sejumlah syarat dan protokol yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan foto tersebut.

Menurut panduan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden haruslah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ini termasuk dalam hal proses perijinan jika diperlukan, serta pematuhan terhadap aturan terkait ukuran dan lokasi pemasangan.

2. Lokasi yang Tepat

Foto Presiden dan Wakil Presiden harus ditempatkan di lokasi yang strategis dan terhormat, seperti ruang rapat resmi, kantor pemerintahan, atau institusi publik lainnya. Lokasi yang dipilih harus memastikan bahwa foto tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh pengunjung atau pejabat yang datang ke tempat tersebut.

3. Ukuran dan Tata Letak

Ukuran dan tata letak foto Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan hal yang penting. Foto tersebut harus memiliki ukuran yang memadai agar dapat dilihat dengan jelas tanpa mengurangi nilai estetika ruangan. Selain itu, tata letaknya juga harus dipertimbangkan agar tidak mengganggu fungsi ruangan dan simbolis dari posisi pemasangan.

4. Penggantian yang Tepat Waktu

Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden harus diperbarui secara berkala sesuai dengan masa jabatan mereka. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan, foto yang lama harus segera diganti dengan yang baru untuk mencerminkan kepemimpinan yang sah.

5. Penghormatan Terhadap Kepemimpinan

Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, proses pemasangan harus dilakukan dengan penuh kehormatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

6. Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Sebelum melakukan pemasangan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti protokol negara, instansi terkait, atau bahkan partai politik jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemasangan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mematuhi semua syarat dan protokol yang telah ditetapkan, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden akan menjadi simbol yang kuat dari kehadiran dan legitimasi pemerintahan dalam berbagai institusi dan ruang publik. 

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA  | DEFARA DANYA | MELINDA KUSUMA NINGRUM

Pilihan Editor: Penjelasan PDIP Soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut