Tak ada lagi yang hilang

DINASTI Mangkoenagoro ternyata tak terputus dengan meninggalnya Mang~koenagoro VIII pada September 1987. Sebuah pesta besar akan berlangsung di Puri Mangkunegaran, Solo, hari Minggu mendatang. G.P.H. Sujiwokusumo hari itu dinobatkan sebagai Mangkoenagoro IX dengan upacara kebesaran keraton. Yang unik, wisatawan, juga wisatawan asing, boleh hadir dalam penobatan itu dengan membeli tiket seharga US$ 3 (sekitar Rp 5.000) dan berpakaian adat Jawa. Penobatan Sujiwokusumo sebagai Mangkoenagoro IX sebenarnya mengagetkan. Dua hari setelah ayahnya mangkat, Sujiwokusumo ditunjuk sebagai pengganti melalui rapat keluarga, 5 September 1987. Tiwo, 37 tahun, putra keempat dari enam putra-putri raja. Tapi dialah anak lelaki tertua, karena satu-satunya kakak lelakinya, G.P.H. Radityo, meninggal 11 tahun yang lalu. Kemudian, pada waktu memperingati 40 hari raja mangkat, secara resmi Jiwo ditunjuk menjadi pengganti ayahandanya sebagai pengageng Puri Mangkunegaran. Ketika itu pula dia diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Hario (K.G.P.H.) Mangkoenagoro. Pengumuman itu memunculkan pertanyaan: mengapa gelar raja baru itu tanpa tambahan angka IX di belakang? Akan terputuskah tradisi yang dimulai sejak R.M. Said -- pendiri dinasti ini -- ditabalkan sebagai K.G.P.A.A. Mangkoenagoro I? Saat itu, menurut sumber Istana, nomor itu dihilangkan karena khawatir akan menimbulkan kesan feodalistis dan kolonialistis. Maklumlah, gelar itu dulu diberikan oleh pemerintah kolonial. Tapi rupanya pendekatan dilakukan ke berbagai kalangan. "Kami melangkah hati-hati, dan jangan sampai salah," kata Retno Satuti, kakak tertua Jiwo. Misalnya, akhir September tahun lalu putra-putri Mangkoenagoro menghadap Presiden Soeharto. Ternyata Pak Harto -- yang masih ada kaitan dengan Mangkunegaran lewat Ny. Tien, yang termasuk trah Mangkunegaran tidak melarang sebutan Mangkoenagoro IX. Soal Mangkunegaran adalah persoalan kerabat. Kemudian pendapat beberapa ahli turut diperhitungkan. Ahli hukum tata negara, Profesor Ismail Suny dan Profesor Padmo Wahjono, misalnya, menyatakan gelar dengan nomor itu bisa saja dipakai penerus Mangkoenagoro (TEMPO, 17 Oktober 1987). Kalangan kerabat akhirnya sependapat bahwa gelar itu tak akan mengesankan feodalistis atau kolonialistis. "Saya 'kan tak punya daerah kekuasaan yang sifatnya geopolitik. Jabatan ini cuma jabatan budaya," kata Sujiwo kepada Kastoyo Ramelan dari TEMPO . Di lain segi, penghilangan angka itu seakan menghilangkan rasa memiliki (melu handarbeni) leluhur Mangkoenagoro bagi penerusnya, dan bisa menimbulkan kesulitan untuk menelusuri garis keturunan kerabat keraton. Maka, sekitar November tahun lalu disepakati untuk memberi angka IX di belakang gelar Mangkoenagoro yang disandang Jiwo. Cuma, gelar Adipati tak dikenakan, karena itu jabatan pemegang daerah kekuasan yang disebut kadipaten. "Dengan tercantumnya angka IX, rasanya tak ada lagi yang putus, tak ada lagi yang hilang. Citra tak berubah, dan pamor Mangkunegaran tak suram," kata Satuti. Hari baik pun ~dicari. Terpilihlah 24 Januari, bertepatan dengan sutya kaping 4 Jumadilakir, hari pelantikan R.M. Said dalam penanggalan Jawa. Ketika itu nanti, Sujiwo akan dinobatkan oleh para sesepuh agung Mangkunegaran. Surat penobatannya akan dibacakan oleh G.R.A.Y. Siti Nurul Kamaril Ngasarati, 66 tahun, putri Mangkoenagoro VII yang dianggap pimpinan para sesepuh. Jiwo akan melepaskan keris yang dipakainya. Keris pusaka Mangkoenagoro VIII kemudian akan diselipkan di punggungnya oleh Gusti Nurul. Diiringi payung pusaka, Jiwo akan duduk di dampar kencono (takhta). Resmilah ia sebagai Mangkoenagoro IX.