Tanggapan Gibran setelah Dipecat PDIP: Tunggu Saja

"Kita jaga situasi politik kita untuk mengakhiri 2024 ini dengan baik. Sebab 2024 ini sangat monumental. Event politik secara nasional pemilu, pilpres, pemilihan anggota legislatif, dan baru saja kita selesaikan Pilkada terbesar sepanjang sejarah berjalana dengan baik," kata AHY.

Ketika ditanya apakah berniat mengajak Jokowi ke partainya, AHY meminta bertanya langsung kepada Jokowi. "Lebih baik tanya langsung ke Pak Jokowi," kata putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan belum ada komunikasi yang dijalin antara partainya dengan Jokowi. “Belum, kami juga tidak ingin tergesa-gesa terkesan mendesak beliau,” kata Sarmuji lewat WhatsApp, Selasa, 17 Desember 2024.

Ihwal keterbukaan Golkar terhadap Jokowi, Sarmuji meyakini mantan Wali Kota Solo itu akan mempertimbangkan segala hal dalam memutuskan langkah politik selanjutnya.

Sarmuji juga menyinggung soal pernyataan Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar Derek Loupatty yang mengatakan Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan mereka meski tidak mempunyai kartu tanda anggota atau KTA partai beringin.

Menurut Sarmuji, pernyataan itu dapat dimaknai bahwa Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai anggota kehormatan. Ia mengatakan, salah satu ketentuan mendapatkan anggota kehormatan adalah memiliki jasa yang besar bagi bangsa dan negara.

Jokowi sebelumnya mengakui telah menjalin komunikasi dengan pengurus Partai Golkar ihwal status keanggotan tersebut. Namun, Jokowi belum memutuskan apakah dirinya akan bergabung sebagai kader Golkar.

“Ya, komunikasi ada, tapi belum (memutuskan untuk menjadi anggota Partai Golkar),” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin, 9 Desember 2024.

Sementara itu Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan berkomentar apakah Gerindra akan menerima Jokowi sekeluarga setelah dipecat PDIP. Ia mengatakan belum bisa menjawab soal konstelasi politik tanah air karena sedang menunaikan ibadah umrah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa partainya terbuka dengan presiden ke-7, Joko Widodo. Namun, Prabowo mengatakan partainya tidak bisa memaksa Jokowi masuk.

"Oh kalau Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa maksa beliau masuk," kata Prabowo usai menerima Jokowi di kediamannya, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 6 Desember 2024.

Adapun elit politik PKS menyarankan agar Jokowi menjadi kader Gerindra atau Golkar. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Jokowi harus mengikuti proses kaderisasi apabila ingin bergabung ke PKS.  

“Enak ke Golkar dan Gerindra saja. Di PKS kasihan kalau Pak Jokowi harus mulai dari bawah,” kata Mardani melalui WhatsApp, pada Selasa, 17 November 2024.

Mardani mengatakan tahap kaderisasi itu berlaku untuk semua anggota partai termasuk mantan presiden sekalipun. Ia mengaku saat ini belum ada pembicaraan untuk membuka pintu masuk bagi Jokowi bergabung ke dalam partai Islam itu. “Belum ada komunikasi dan belum ada pembicaraan tentang Pak Jokowi,” ujar dia.

Kemarin PDIP resmi mengumumkan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Komarudin Watubun, 16 Desember 2024. 

Komarudin mengaku mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri untuk mengumumkan secara resmi pemecatan tersebut. Pengumuman ini dilakukan di depan seluruh jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP seluruh Indonesia.

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin melalui video yang diterima Tempo.

Pemecatan Jokowi tercantum melalui Surat Keputusan atau SK bernomor 1649/KPTS/ DPP/XII/ 2024. "Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian bunyi poin pertama dari keputusan tersebut.

Kemudian, SK pemecatan Gibran dengan nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan SK pemecatan Bobby dengan nomor 1651/KPTS/XII/2024. Ketiga surat keputusan pemecatan itu diteken oleh Megawati Sukarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Surat pemecatan ditetapkan di Jakarta, 4 Desember 2024.

Komarudin menyatakan, baik Jokowi, Gibran, maupun Bobby dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP. "Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh sodara Joko Widodo," kata dia.

Kabar pemecatan Jokowi dan keluarganya telah beredar sebelumnya beberapa waktu lalu. Pemecatan itu disebut karena Jokowi, Gibran dan Bobby sebagai kader PDIP mengambil langkah berbeda dari keputusan partai saat pelaksanaan Pilpres 2024. Alih-alih mendukung calon yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md., keluarga Jokowi justru mengusung Gibran. Bahkan, Gibran dicalonkan sebagai calon wakil presiden Prabowo yang berujung pada cawe-cawe Jokowi di pilpres. 

Annisa Febiola, Hendrik Yaputra, Andi Adam Faturahman, dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam tulisan ini. 

Pilihan editor: Stella Christie Ungkap Strategi Bangun Budaya Ilmiah yang Unggul