Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Marka Besar TNI menepis tudingan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Merdeka (TPNPB-OPM) ihwal pelibatan anak-anak dalam operasi spionase di Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan tudingan tersebut tak berdasar dan merupakan propaganda TPNPB untuk menarik simpati publik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kedekatan TNI dengan anak-anak di Papua adalah untuk membendung infiltrasi ideologi kekerasan," kata Kristomei melalui pesan singkat, Selasa, 15 April 2025.
Dia melanjutkan, kedekatan prajurit dengan anak-anak dan kelompok rentan di Papua, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman. Langkah ini, kata dia, merupakan upaya preventif TNI untuk memutus rantai konflik.
Kristomei menjelaskan, selain melindungi, TNI juga melakukan pembinaan teritorial, misalnya membantu peningkatan bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan generasi muda. "Sebagai bentuk komitmen untuk melindungi dan mengakhiri konflik berkepanjangan di Papua," ujar dia.
Justru, kata Kristomei, TPNPB lah yang acapkali melibatkan anak-anak dan perempuan dalam operasi militer seperti spionase, pengantaran logistik, dan lainnya. "Propaganda seperti ini sudah sering kali dilakukan," kata dia.
Sebelumnya, juru bicara markas pusat TPNPB Sebby Sambom mengatakan dalam menjalankan operasi teritorial, TNI-Polri kerap melibatkan anak-anak dan perempuan, terutama dalam operasi spionase.
Menurut Sambom, pelibatan anak-anak dan perempuan dalam spionase dilakukan untuk menggali informasi mengenai lokasi markas dan kekuatan batalyon TPNPB.
"Mereka gunakan anak dan mama supaya tidak dicurigai. Tetapi, orang asli Papua tidak mungkin mengkhianati kami," kata Sambom.
Dia melanjutkan, dalam pelibatan tersebut, TNI-Polri menggunakan upaya pemaksaan atau mengelabui anak-anak dan perempuan dengan pemberian imbalan. Karena ancaman dan pemaksaan itu lah, Sambom mengklaim, banyak anak-anak yang kemudian memilih untuk menetap dan berlindung di markas milisi TPNPB.
"Mereka tidak aman jika di luar. Kami sudah ingatkan, ini urusan kombatan dengan kombatan. Jangan gunakan anak-anak untuk intai kami," ucapnya.
Sebelumnya, Tempo menuliskan laporan ihwal bagaimana anak-anak di Papua dapat menjadi milisi. Laporan yang terbit pada Ahad, 13 April, itu menyebutkan anak-anak yang terlibat dalam pusaran konflik merupakan anak-anak korban kekerasan.
Kepala Kantor Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia daerah Papua Frits Ramandey yang pernah berkomunikasi dengan TPNPB melalui perantara membenarkan adanya milisi anak di Papua.
Ia menjelaskan anak-anak itu merupakan anak-anak yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan para milisi. "Pelibatan mereka itu tidak langsung," ujar Frits.
Frits mengingatkan TPNPB dan TNI-Polri ihwal ketentuan hukum humaniter yang ada dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Konvensi Hak Anak 1989. Aturan tersebut, dia menjelaskan, mengatur bahwa anak-anak dilarang terlibat dan diikutsertakan dalam konflik bersenjata.
Pilihan editor: Momen Prabowo Rayakan Hari Ulang Tahun Teddy Indra Wijaya
Foto 
