Wagimin dan buku

KARENA perpustakaan, populasi kambing meningkat. Itu terjadi di Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. "Tahun lalu, kambing di sini cuma seribu," kata Widodo, 53 tahun, pengurus perpustakaan. "Kini, sudah sekitar 1500." Pasalnya ialah sebuah buku novel Jawa koleksi perpustakaan, Wedhus Dadi Sambungtalining Katresnan (kambing sebagai penghubung cinta), yang ternyata begitu digemari warga desa. Di sela-sela roman dua remaja desa, dituturkan cara memelihara kambing yang baik. Soalnya, diceritakan tokoh perjaka alam cerita itu penggemar kambing. Perpustakaan desa disebut-sebut di Hari Aksara, 8 September yang lalu, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto. Di Blitar, Jawa Timur, Menteri mengatakan "perpustakaan membantu yang sudah bisa membaca untuk tidak menjadi buta kembali." Di banyak desa memang tak mudah didapatkan bahan bacaan, karena itu perpustakaan desa penting. Sebenarnya ini sudah dimulai 2 tahun lalu, ketika turun Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1981, yang menganjurkan diusahakannya perpustakaan di balai desa. Hasilnya, sejumlah balai desa kemudian memang punya perpustakaan dengan koleksi buku sebagian besar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dua tahun kemudian, yang bertahan cuma beberapa. Menurut beberapa pengurus perpustakaan desa yang diwawancarai TEMPO, masalahnya ialah karena tak kunjung ada buku baru, perpustakaan itu dilupakan warga desa. Wagimin, misalnya, petani Desa Kerawon, Blitar, dulu suka mengunjungi perpustakaan desanya, melahap buku-buku pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia kini tak datang lagi, karena "tak ada buku baru, pak," katanya kepada TEMPO. Masalahnya memang itu-itu juga: tiadanya dana. Sementara itu, untuk memungut sewa dari peminjam, "wah, mereka mau meminjam saja sudah baik," kata Mala Arni, pengurus perpustakaan Desa Jati Kesuma, 25 km dari Medan. Di sini peran aparat desa memang menentukan nasib perpustakaan itu. Di Desa Marengmang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, misalnya, untung ada dana dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, meski terbatas hanya untuk menggaji pengurus perpustakaan, Rp 6.500 per bulan. Untuk apa sebenarnya pemberantasan tiga buta (buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, buta pengetahuan dasar), yang menurut sensus BPS kini ada sekitar 16 juta, bila kemudian kepintaran yang diperoleh tak bisa dimanfaatkan.