Yang Meradang karena Daftar

SENIN 29 Desember 2003 pun berlalu. Itulah hari batas terakhir penyerahan daftar calon legislatif dari partai politik peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum atau ke KPU Daerah. Sebagaimana lazimnya menghadapi deadline yang lain, penyerahan itu juga diwarnai ketegangan, kegelisahan, dan kericuhan. Dan saling menyalahkan. Dari sekadar akibat ketergesaan mengejar tenggat hingga tak jarang seperti me- mindahkan sejumlah konflik internal partai ke kantor KPU. Soalnya, hingga kini tak sedikit cabang partai politik di daerah yang pengurusnya ganda dan masing-masing memunculkan versi daftar calonnya sendiri. Simak beberapa peristiwa ini. Buleleng Massa PDIP Buleleng, Bali, tumpah-ruah dalam aksi menentang keputusan pimpinan cabangnya. Mereka kecewa karena Wayan Koster, yang mereka anggap orang baru di Partai Banteng Gemuk, tiba-tiba diajukan PDIP Buleleng sebagai calon tunggal untuk kursi DPR RI. "Tidak adil. Masa, kutu loncat bisa langsung jadi calon," teriak Gede Bagiada, yang Jumat pekan kemarin memimpin penolakan pencalonan itu. Mereka menilai, di masa lalu, Koster—mantan tokoh kunci Partai Golkar di Buleleng—bahkan dianggap anti-PDIP. "Ia selalu menyamakan PDI dengan PKI," kata Ketut Paris, salah satu tokoh PDIP setempat. Banyumas Karena persoalan nomor urut, daftar calon legislatif PDIP Banyumas menuai persoalan. Sekelompok kader partai ter-sebut dengan beringas mendatangi kantor KPU Banyumas untuk menanyakan nomor urut daftar calon legislatif. Soalnya, daftar itu sendiri memang ditulis pimpinan cabang PDIP di kantor KPU beberapa saat sebelum diserahkan. Cara itu tentu menyulut kecurigaan massa PDIP. "Pasti ada main," ujar Isnaeni, seorang pemrotes. Namun, menurut Wakil Ketua PDIP Banyumas, Yoyok Sukoyo, hal tersebut terpaksa dilakukan karena mepetnya waktu. "Ini hanya menyalin dari hasil rapat terdahulu, kok," katanya. Yoyok mengancam akan memecat para pemrotes. Lumajang Di Kota Pisang Lumajang, Jawa Timur, KPU setempat menerima dua versi daftar calon legislatif. Pertama, dari kepengurusan Pimpinan Cabang (DPC) PKB kubu Hasan Said. Kedua, daftar calon legislatif versi DPC PKB Lumajang kubu AS Hikam. KPU Lumajang sendiri berketetapan menerima daftar versi Hasan. Pokok-pangkalnya tidak diakuinya DPC PKB Lumajang pimpinan Hasan Said oleh PP PKB, beberapa waktu lalu. PP partai ini malah mengganti Hasan dengan AS Hikam, yang bertugas sebagai caretaker Ketua DPC PKB Lumajang. Konflik ini berlarut-larut hingga waktu pengajuan daftar calon, pekan lalu. Rencananya, PP PKB akan memperkarakan KPU Lumajang ke pengadilan. Jember Lebih dari sepekan sudah 70 kader PDIP Kabupaten Jember, Jawa Timur, menduduki sekretariat partai mereka di Jalan Supriyadi, Jember. Mereka, yang berasal dari 31 anak cabang PDIP di Jember, merasa telah terjadi kecurangan dalam penyusunan daftar calon legislatif. "Penyusunannya penuh kolusi dan tidak aspiratif," kata Ketua Satgas PDIP Jember, Suyudi, kepada Mahbub Junaidi dari TEMPO. Bahkan, pada hari terakhir penyerahan daftar calon legislatif ke KPU Jember itu, mereka merampas berkas yang hendak diserahkan, lalu berkas itu dibawa lari sebagian pendemo. Untung, pengurus harian PDIP Jember akhirnya bisa menyelesaikan penyusunan kembali para calonnya. Makassar Konflik internal tentu bukan monopoli PDIP. Partai baru seperti Partai Bintang Reformasi pun ikutan bertikai. Di Makassar, pekan lalu, KPU setempat menerima dua versi daftar calon legislatif dari partai pimpinan Zainuddin M.Z. ini. Yang pertama datang sekitar pukul 18.00 WIB dari Ketua DPC PBR Makassar, Imbar Ismail, berisikan 49 nama calon. Yang kedua, diantar sekitar 21.45 WIB oleh Wakil Ketua DPC PBR Makassar, Hastuti Mulang. Dalam versi kedua, terdapat 44 nama calon. Untuk sementara, KPU Makassar menerima kedua versi tersebut. Untuk menetapkan mana yang paling berhak, "KPU Makassar akan membicarakannya dalam rapat pleno," kata anggota KPU Makassar, Tenri Palallo, kepada Muannas dari TEMPO. Subang Sekitar 10 truk massa PDIP pada malam terakhir penyerahan daftar calon legislatif mendatangi kantor KPU Subang. Kedatangan mereka untuk menghadang berkas daftar calon legislatif yang hendak disetorkan DPC PDIP Subang ke KPU setempat. Aksi ini bermula dari ketidakpuasan beberapa pengurus cabang PDIP Subang atas daftar calon legislatif yang akan disetorkan ke KPU Subang. Persoalannya umum saja, seputar nomor urut atau hadir-tidaknya nama-nama tertentu dalam daftar tersebut. Namun, karena melibatkan massa yang banyak, menurut Ketua KPU Jawa Barat, Setia Permana, aksi itu mengganggu kerja KPU. "Mereka ingin penyerahan tersebut gagal," ujar Setia. Darmawan, Mustika, Bobby