Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) soal nominasi tokoh terkorup memiliki dasar yang kuat. Salah satu tokoh pemimpin yang masuk dalam finalis nominasi adalah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Isnur mengungkapkan beberapa faktor yang membuat mantan pemimpin Indonesia dua periode itu layak masuk sebagai finalis nominasi kategori Tokoh Terkorup versi OCCRP. Isnur berujar bahwa Jokowi selama menjabat telah membuat komisi antirasuah atau KPK melemah secara sistematis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sekarang, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami stagnasi, bahkan tren penurunan jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang," kata Isnur dalam keterangannya, Sabtu, 4 Januari 2025.
Selain itu, sejumlah kebijakan yang dibuat oleh Jokowi dan pemerintahannya juga menjadi faktor. Di antaranya revisi Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Omnibus Law.
Isnur juga menyoroti tindakan Jokowi yang mengkerdilkan sistem meritokrasi. Jokowi, katanya, selama menjabat kerap mengangkat kelompok orang yang berada di barisan pendukungnya di Pilpres untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Salah satunya sebagai petinggi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. YLBHI mencatat setidaknya ada 13 relawan Jokowi dalam Pilpres 2019, yang telah menjadi komisaris BUMN.
YLBHI turut menyoroti kepemimpinan Jokowi yang berupaya menghidupkan kembali dwifungsi militer dan kasus represi maupun kriminalisasi terhadap warga sipil. Termasuk, proyek strategis nasional yang kerap menyengsarakan rakyat.
"Rempang Eco City, Wadas, dan Pulau Komodo adalah contohnya. Bahkan, Majelis Rakyat Luar Biasa 2024 lalu mencatat bahwa, Jokowi melegitimasi deforestasi 2 juta hektar hutan untuk proyek PSN ketahanan pangan," kata Isnur.
Dia mengatakan, faktor terakhir yang membuat Jokowi layak dinominasikan sebagai tokoh terkorup ialah nepotisme kekuasaan. Isnur berujar hal itu tampak terjadi di akhir masa jabatan Jokowi.
Mantan Gubernur Jakarta itu disebut berupaya memobilisasi polisi, menteri, relawan, serta menggunakan fasilitas negara untuk memuluskan jalan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka supaya bisa berkontestasi di Pilpres 2024. Jokowi juga melakukan hal serupa untuk mensponsori keluarganya agar bisa maju di Pilkada 2024 dengan merevisi regulasi tentang pemilihan kepala daerah.
Sementara itu, OCCRP telah menjelaskan alasan memasukkan nama Jokowi ke dalam nominasi tokoh terkorup bersama sejumlah tokoh global lain. Penerbit OCCRP Drew Sullivan mengatakan bahwa organisasinya menyaring saran dari publik secara daring.
OCCRP membuat semacam kuesioner untuk menyaring nama-nama tokoh yang dikirimkan oleh publik. Organisasi jurnalisme investigasi ini menerima lebih dari 55 ribu jawaban perihal tokoh-tokoh terkorup yang layak masuk sebagai nominasi. Dia berujar bahwa Presiden ke-7 Indonesia menjadi salah satu tokoh yang memperoleh suara terbanyak.
Di samping itu, OCCRP memiliki beberapa dasar untuk memasukkan Jokowi ke dalam nominasi. "Masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antirasuah Indonesia," kata Drew dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs OCCRP pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Organisasinya juga menerima informasi bahwa Jokowi kerap dikritik lantaran merusak lembaga penyelenggara pemilu serta merusak demokrasi demi memuluskan ambisi politiknya. Hal ini berkenaan dengan dugaan upaya cawe-cawe Jokowi dalam proses pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Meski begitu, Drew berujar bahwa lembaganya tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam korupsi yang menguntungkan finansial pribadi selama menjabat dua periode. "Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi. Seharusnya ini menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan, bahwa masyarakat sedang mengawasi dan masyarakat peduli," ucapnya.
Jokowi bilang bagian dari fitnah
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo mempertanyakan dasar OCCRP menempatkannya sebagai finalis. "Ya terkorup itu terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja," ujar Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.
Ia menyatakan saat ini banyak sekali beredar fitnah, framing jahat, serta tuduhan-tuduhan yang mengarah padanya tanpa ada bukti. "Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, framing jahat banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu terjadi sekarang ini," kata dia.
Soal kemungkinan nominasi itu bermuatan politis, Jokowi menyebut framing jahat bisa dilakukan dengan apa saja. "Orang kan bisa memakai kendaraan apapun, bisa pakai NGO, partai, atau ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya, gitu ya," ucap dia menutup wawancara.
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan penilaian OCCRP tersebut keliru dan tak punya dasar yang jelas. Dia mengatakan, selama menjabat, Jokowi telah melakukan upaya penegakan hukum dan memberikan dampak positif bagi pembangunan.
“Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Kenapa pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja,” ujar dia.
Selain itu, Handoko mengatakan Jokowi juga proaktif dalam menindak kasus korupsi, termasuk yang dilakukan oleh para menteri. Dia mengatakan banyak menteri yang jadi tersangka korupsi tetap ditindak. “Banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk yang dari PDIP,” ujar dia.
Pilihan Editor: Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Cek Respons Berbagai Pihak
Foto 
