Arsip

Tempo, 24 Agustus 2003

Aceh tak pernah berhenti bergolak. Sampai pertengahan 2003, pemerintah sampai perlu menetapkan status darurat militer untuk membungkam perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Padahal, sejak 1990-an, daerah itu sudah babak-belur setelah menjadi daerah operasi militer karena pemerintah ingin memadamkan semangat sebagian rakyatnya yang ingin Aceh menjadi negara terpisah.

Sebenarnya akar kekecewaan masyarakat Aceh bisa ditelusuri dengan terang. Salah satunya adalah janji otonomi khusus, yang pernah diucapkan Soekarno pada tahun 1948, tak kunjung direalisasi. Selain itu, kue pembangunan ekonomi tak merata. Sebagian besar kekayaan wilayah itu mengucur ke Jakarta. Sedangkan rakyat Aceh hanya menerima tetesannya.

Inilah yang dituding menjadi penyebab tumbuhnya benih-benih perlawanan. Ada yang memilih jalan diam, tak sedikit yang memutuskan mengangkat senjata. Perlawanan itu terkadang tumbuh, lalu menghilang.

Begitu seterusnya. Kini jalan menuju damai itu agaknya terbentang di depan mata.

Pemerintah RI dan GAM akhirnya menandatangani nota perdamaian, 15 Agustus lalu, di Helsinki, Finlandia.