Kasus Gayus Tak Akan Tuntas

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Percayakah Anda bahwa kasus pajak Gayus akan diusut tuntas dan para pengemplang pajak di belakangnya akan diusut? 17-24 November 2010
Ya
	2,83%	46
Tidak
	94,90%	1.546
Tidak Tahu
	2,27%	37
Total	100%	1.629

Kasus mafia pajak ditangani Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sejak Maret lalu. Namun hingga kini kepolisian belum tuntas mengusut kasus itu.

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan masih kesulitan mengusut kasus suap yang diterima Gayus Tambunan dari sejumlah perusahaan besar. ”Kalau mafia pajak kan harus dibuktikan. Tidak cukup hanya dengan katanya,” ujar Ito, dua pekan lalu, di Jakarta.

Akibatnya, muncul keraguan bahwa polisi akan mengungkap kasus suap ini. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan kepolisian tak bisa diharapkan lagi menangani kasus Gayus.

Gayus mengaku memuluskan penerbitan surat ketetapan pajak 2001-2005 PT Kaltim Prima Coal, perusahaan batu bara di bawah PT Bumi Resources. Ia juga mengurus surat pemberitahuan pajak pembetulan untuk pengurusan sunset policy PT Kaltim dan PT Arutmin. Atas ”jasanya” itu, Gayus mengaku menerima imbalan US$ 3 juta. Grup Bakrie membantah pengakuan Gayus.

Menurut jajak pendapat Tempo Interaktif pekan lalu, mayoritas pembaca tidak percaya kasus pajak Gayus akan diusut tuntas dan para pengemplang pajak di belakangnya diusut. Cuma 2,85 persen responden yang meyakini hal itu.

Indikator Pekan Depan
Kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri kembali mencuat. Kali ini korbannya Sumiati dan Kikim Komalasari.

Sumiati, tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat, diduga disiksa majikannya hingga babak-belur di Arab Saudi. Adapun Kikim, warga Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas di tempat sampah di Abdah, Arab Saudi. Dia tewas diduga karena dianiaya dan diperkosa majikannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menggelar rapat terbatas untuk membahas soal ini. Dia menegaskan pemerintah akan menyediakan lebih banyak telepon seluler untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal ini untuk mengintensifkan komunikasi TKI dengan pejabat yang menangani masalah tenaga kerja. ”Kita bekali alat agar bisa berkomunikasi dengan instan,” ujarnya.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, pemberian telepon seluler khusus sudah dilakukan, terutama di negara yang sudah bagus penempatannya. Sekarang pemerintah sedang mengkaji telepon seluler itu diberikan gratis atau dipinjamkan. ”Ini masih dievaluasi,” tuturnya.

Apakah Anda setuju pemberian telepon seluler kepada tenaga kerja Indonesia sebagai solusi agar penanganan masalah TKI tidak terhambat? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini