Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
|
Apakah Anda setuju langkah Jokowi yang cukup besar mengakomodasi politikus di kabinet?
(16-25 September 2014) |
||
| Ya |  |
|
| 45,4% | 405 | |
| Tidak |  |
|
| 50,7% | 453 | |
| Tidak Tahu |  |
|
| 3,9% | 35 | |
| Total | (100%) | 893 |
|
BANYAK pihak kecewa terhadap komposisi kementerian presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jokowi tidak merampingkan kabinet dan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri. Ia mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada 15 September lalu. Dari 34 menteri itu, 18 orang berasal dari kalangan profesional dan sisanya dari partai politik. Untuk menteri yang nonpartai akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Komposisi itu dianggap tidak sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye. "Janji merampingkan ternyata tidak dilaksanakan," kata pengamat pasar modal, Satrio Utomo, 16 September lalu. Satrio mengatakan pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintah Jokowi banyak diisi kalangan profesional. Komposisi tim Jokowi itu dianggap tak sesuai dengan harapan. Pasar berharap pos kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, diisi figur yang mumpuni. Deputi Tim Transisi Bidang Arsitektur Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Jokowi-JK siap menyeleksi 40 orang dari berbagai ahli disiplin ilmu untuk masuk kabinet pemerintahan mendatang. Andi menjelaskan, timnya menggunakan partisipasi publik dalam mengajukan setiap nama calon kandidat menteri. Lalu seorang headhunter atau ketua yang dipilih Tim Transisi memilahnya menjadi tiga bagian, yang dihitung berdasarkan rekam jejak tiap kandidat. Tim satu diisi calon yang telah mencapai puncak dalam kariernya, sementara dua tim lain diisi kalangan profesional dan perwakilan partai. "Nah, yang dilihat Pak Jokowi itu tim satu," ujarnya. Khusus tim satu, kata Andi, tak kurang dari 40 orang dari kalangan profesional masuk radar utama seleksi Jokowi. Mereka sengaja telah disiapkan mantan Wali Kota Solo itu untuk mengisi pos menteri. "Seratus persen profesional untuk mencari yang 18 posisi, sementara yang 16 saya tidak tahu," ujarnya. Kekecewaan terhadap komposisi ini terlihat dalam jajak pendapat yang digelar di Tempo.co. Sebanyak 50,7 persen responden atau 453 orang menyatakan tidak setuju dengan langkah Jokowi yang cukup besar mengakomodasi politikus di kabinet. Jumlah yang tidak setuju ini cukup bersaing dengan responden yang merestui langkah Jokowi, yakni sebanyak 405 orang atau 45,4 persen. Hanya 35 orang atau 3,9 persen yang mengaku tidak tahu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 27 September 2014  PODCAST REKOMENDASI TEMPO kutipan-dan-album etalase  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971Unduh aplikasi Tempo   Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |
