Kinerja Tak Akan Membaik

Yakinkah Anda, kinerja kabinet lebih baik setelah reshuffle? (2-9 Mei 2007)
Ya
	20,78%	133
Tidak
	71,25%	456
Tidak tahu
	7,97%	51
Total	100%	640

Perombakan terbatas kabinet Indonesia bersatu pada Senin pekan lalu mendapat beragam tanggapan. Yang memuji, seperti Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, menilai Yudhoyono telah menunaikan janjinya. ”Yang mulanya may be yes, may be no, sekarang yes,” katanya.

Meski mengakui reshuffle belum memenuhi keinginan masyarakat, Hidayat optimistis perubahan ini memungkinkan pemerintah bekerja lebih baik, termasuk tim ekonominya. ”Walaupun tim ekonomi tidak berubah, menteri-menteri yang ada bisa benar-benar perform untuk menggerakkan sektor riil,” ujarnya.

Hidayat khusus memuji penunjukan Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung, menggantikan Abdul Rahman Saleh. ”Saya dukung,” katanya. ”Hendarman adalah sosok yang berani.”

Namun, bagi Indra J. Piliang, pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, perombakan kali ini tak lebih dari bagi-bagi kekuasaan. Ia merujuk pernyataan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi bahwa Saifullah Yusuf diganti karena tak lagi merepresentasikan partai politik. ”Jadi, ini sama sekali tak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja,” katanya.

Indra juga menyoroti pencopotan Menteri Sekretaris Negara Yusril Izha Mahendra serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, yang menurut dia dilakukan hanya semata-mata karena desakan publik.

Sebaliknya Hendarman dan Jusman Syafii Jamal yang menempati pos Menteri Perhubungan, menurut Indra, cuma pejabat tanpa prestasi yang ”diberi” karier oleh Yudhoyono. ”Hendarman Supanji tidak sukses memimpin Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Jusman juga tidak begitu berhasil di Komisi Nasional Keselamatan Transportasi,” ujarnya.

Ya’lu Rauf, responden Tempo Interaktif di Cirebon, sependapat dengan Indra. Dia tak yakin setelah ini kinerja kabinet akan lebih baik. ”Ini antiklimaks pertarungan elite politik, tidak menyelesaikan krisis,” ujarnya. Lebih dari dua pertiga responden setuju dengan Ya’lu, meskipun ada juga Basyir Ahmad di Jakarta Selatan yang masih berharap, perombakan ini bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

Indikator Pekan Ini: Baru saja pensiun dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin sudah mendapat ”ancaman”. Pada hari dia dicopot, Senin pekan lalu, polisi menyatakan akan segera memeriksa Hamid dalam kasus kesaksian palsu. Itu terkait dengan laporan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Daan Dimara, September 2006. Tidak cuma itu. Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui ketuanya Taufiequrachman Ruki, juga sepakat menyelidiki pencairan simpanan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. Skandal yang terjadi pada saat negara sedang mengejar uang yang diduga berasal dari korupsi itu diduga melibatkan Hamid dan mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Tapi, yakinkah Anda aparat hukum benar-benar akan menindaklanjuti kasus bekas menteri yang terindikasi korupsi? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com