Koalisi Jatah Menteri, No Way!

Bagi-bagi jatah kursi menteri sudah lazim di negeri ini. Calon presiden Prabowo Subianto, misalnya, pernah menyatakan akan memasang Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, menjadi semacam menteri utama jika dia terpilih sebagai presiden. "Ini adalah posisi kunci untuk mengendalikan ekonomi dan kesejahteraan," kata Prabowo. Bagi Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad, pembagian kursi menteri untuk setiap peserta koalisi adalah hal lumrah.

Kenyataannya, jatah menteri ini membuat gerah sejumlah partai pendukung Prabowo, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Didik Rachbini mengatakan partainya akan mengisi pos menteri bidang ekonomi. Perjanjian itu merupakan bagian dari kesepakatan Prabowo sewaktu meminang Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, menjadi calon wakil presiden.

Menurut dia, konsep itu buyar begitu Golkar dan sejumlah tokoh, seperti Mahfud Md., masuk koalisi. "Kami harus membicarakan ulang untuk menyesuaikannya dengan partai lain," ujar Didik. PPP malah sudah menyorongkan lima nama untuk mengisi kursi menteri. Sedangkan PKS sejak awal terang-terangan meminta jabatan menteri. Hanya, belum detail berapa jatah dan siapa yang akan menjadi menteri.

Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, menilai metode pembagian jatah menteri menabrak prinsip meritokrasi. Pendapat Busyro itu sejalan dengan sikap responden Tempo. Dari 1.423 orang, sebanyak 1.197 responden atau 84,1 persen menolak jatah kursi menteri jadi landasan dukungan partai terhadap calon presiden. Ada 139 responden (9,8 persen) yang setuju adanya praktek tersebut.

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda percaya kasus korupsi haji akan menyeret pejabat selain Suryadharma Ali? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempo.co.