Lemahnya Hukum Kita

TEMPO Edisi 19-25 November 2001 mengupas habis “integritas moral” Akbar Tandjung, yang juga Ketua Partai Golkar dan Ketua DPR RI, soal dugaan keterlibatannya termasuk Partai Golkar dengan dana Bulog sebesar Rp 40 miliar. Dari sekian bukti, antara lain ada kuitansi sebagaimana yang dimuat oleh TEMPO. Hal ini tentu saja merupakan “indikasi autentik” yang mengukuhkan bahwa Akbar dan Partai Golkar “bermain” di dalamnya. Tapi sayang, apa yang telah diungkapkan oleh berbagai media massa tersebut tidak ditindaklajuti oleh lembaga peradilan di tanah air kita, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Justru sebaliknya, Kejaksaan Agung sepertinya “dikebiri” dan tak memiliki kekuatan legitimasi apa-apa terhadap “koboi-koboi” kelas kakap tersebut. Tak satu jua berbagai tindakan kriminal, misalnya tindakan manipulasi, ditindak sebagaimana prosedur hukum yang ada. Sebaliknya, yang ada hanyalah retorika-retorika yang “membodohi” diri mereka sendiri. Tidak ada yang dapat kita harapkan lagi dengan lembaga peradilan kita, yang terus memprihatinkan keberadaannya dari waktu ke waktu. Mungkin satu-satunya, pengadilan rakyatlah yang dapat menghukum dan mengadili “koboi-koboi” tua yang telah sekian dasawarsa menjadi “virus” di republik ini. Vox populi, zox dei! MARLUWI AWIE Ketua Presidium Aliansi Anak Indonesia Pontianak, Kalimantan Barat