Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Angka

Orang Miskin Tetap Tak Boleh Sakit

13 Januari 2014 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Apakah Anda yakin, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kelompok miskin akan menerima pelayanan kesehatan yang lebih baik dari pemerintah?
Ya
32,3% 193
Tidak
62,0% 370
Tidak Tahu
5,7% 34
Total (100%) 597

Yahoo Indonesia

Apakah Anda yakin, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kelompok miskin akan menerima pelayanan kesehatan yang lebih baik dari pemerintah?
Ya
16% 122
Tidak
80% 598
Tidak Tahu
4 % 25
Total (100%) 745

Pemerintah meresmikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada awal tahun ini. Sebanyak 1.710 rumah sakit swasta dan pemerintah serta 15 ribu klinik dan dokter akan melayani peserta BPJS.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, melalui BPJS, rakyat miskin di seluruh Indonesia bisa berobat dan dirawat gratis di puskesmas dan rumah sakit. "Saya tak ingin mendengar ada pekerja tidak terlindungi. Saya tak mau mendengar laporan rakyat kurang mampu ditolak rumah sakit dan tak bisa berobat karena alasan biaya," Yudhoyono menegaskan.

Jaminan sosial sebenarnya tak sepenuhnya gratis karena pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta pegawai swasta tetap membayar iuran 5 persen dari gaji. Negara hanya menjamin biaya premi bagi 86,4 juta warga miskin. Presiden menargetkan, pada 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta jaminan kesehatan.

Banyak yang ragu terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan ini meski terasa manis, indah, dan menyenangkan. Pemeo "orang miskin tak boleh sakit di negeri ini" sudah begitu lekat. Hasil jajak pendapat situs Tempo.co dan portal Yahoo! Indonesia ragu program JKN akan membuat pelayanan kesehatan kelompok masyarakat miskin menjadi lebih baik.

Ikuti Polling Indikator di www.yahoo.co.id

Indikator Pekan Ini

Menurut Anda, apakah perolehan suara PDI Perjuangan bakal jeblok jika PDIP tak mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempo.co.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum