Pegawai Negeri Wajib Bisa Bahasa Inggris

Setujukah Anda jika pegawai negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan diwajibkan memiliki skor TOEFL minimal 600?
Ya
	69,20%	(674)
Tidak
	28,85%	(281)
Tidak Tahu
	1,95%	(19)
Total	(100%)	974

GEBRAKAN Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ternyata didukung publik. Hampir 70 persen pembaca situs berita Tempo.co mendukung kebijakan Gita yang mewajibkan semua pegawai negeri di kementeriannya punya skor Test of English as a Foreign Language atau TOEFL di atas 600.

"Zaman seperti sekarang, ya, itu mutlak," kata seorang pembaca situs berita ini pekan lalu. Berbagai perundingan perdagangan bebas, sengketa dagang dengan negara lain, dan upaya membuka pasar baru di negara lain memang butuh negosiasi intensif. Bahasa yang digunakan apa lagi kalau bukan bahasa Inggris.

Memang aturan ini akan diterapkan bertahap. Untuk fase perdana, kata Gita, hanya pegawai yang sedang dan akan bertugas di luar negeri yang bakal diuji. Kebijakan yang sama berlaku untuk pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang juga banyak bersentuhan dengan investor asing.

Peningkatan kualitas pegawai negeri di Kementerian Perdagangan tak berhenti di situ. Menteri Gita sedang mengusahakan agar lembaganya punya 1.500 pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-3. "Kami akan terus melatih mereka," kata Gita, Selasa dua pekan lalu.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kebijakan Eko Prasojo setuju dengan aturan ini. "Itu sesuai dengan kebutuhan kerja di sana," kata dia.

Yang tak setuju bukannya tak ada. Ada 28,8 persen pembaca situs Tempo.co yang menolak inisiatif ini. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andri­nof Chaniago, menilai target Menteri Perdagangan tidak realistis. "Sistem rekrutmen dan pelatihan internal untuk pegawai negeri harus diperbaiki dulu," katanya.

Indikator Pekan Ini MENCUATNYA pamor mobil Kiat Esemka memancing perhatian banyak orang. Mobil yang dirakit siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Warga Surakarta dan Kiat Motor itu kini ramai digadang-gadang sebagai mobil nasional. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan siap memberi dukungan. Dia mengaku bakal mengarahkan sejumlah perusahaan negara—seperti PT Inka dan PT Dirgantara Indonesia—untuk mendukung produksi mobil nasional. "Saya akan datang ke PT Inka untuk membicarakan masalah ini," kata Dahlan, Senin pekan lalu. Dahlan membayangkan sejumlah perusahaan negara bergabung membuat kendaraan nasional. Namun dia mengaku akan melakukan studi awal terlebih dulu untuk memastikan potensi ekonomi proyek ini. "Harus dihitung nilai bisnisnya," ujar Dahlan. Menteri Perindustrian Muhammad S. Hidayat mengingatkan, untuk menjadi program nasional berskala industri, penting mempersiapkan jaminan infrastruktur pascajual mobil Esemka. "Selain itu, harus ada jaminan kelangsungan proses produksi, standar kualitas produk, maupun ketersediaan komponen," katanya. Dia mengaku tak ingin Esemka bernasib seperti program mobil nasional Timor, yang bangkrut di tengah jalan. Menurut Anda, apakah pemerintah serius mengembangkan mobil nasional? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempo.co.