Pidato Laporan Kemajuan

SANGAT menarik mengamati pendapat yang dikemukakan anggota MPR mengenai pidato laporan kemajuan (progress report) Presiden. Yang membuat saya tertarik adalah pendapat anggota MPR yang menyatakan bahwa isi laporan Presiden normatif, kualitatif, dan karenanya sangat tidak memuaskan. Menurut mereka, laporan kemajuan itu seharusnya memuat angka atau bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur dan dibandingkan secara jelas dan obyektif. Jelas bahwa pembuatan laporan kemajuan Presiden didasarkan dan mengacu pada GBHN. Karena itu, dasar pengukuran laporan Presiden harus pula mengacu kepada GBHN 1999-2004. Kalau kita baca GBHN, jelas isinya sangat normatif dan kualitatif. Karena itu, saya kira kurang tepat bila para anggota MPR menuntut laporan Presiden harus normatif dan tidak kualitatif. Dasar penilaian laporan kemajuan Presiden seharusnya adalah pelaksanaan Repeta khususnya, dan Propenas umumnya. Namun, patut dicatat bahwa penyusunan Propenas dan Repeta ditetapkan Presiden bersama DPR. Dengan demikian, DPR seharusnya ikut pula bertanggung jawab terhadap kemajuan (ataupun kemunduran) yang dicapai Presiden. Dengan kata lain, dalam sidang tahunan MPR, DPR harus ikut bertanggung jawab terhadap diterima atau ditolaknya laporan kemajuan ataupun pertanggungjawaban Presiden. AMIR KARAMOY Bintaro, Jakarta 12330