Surat

Polisi Berantas Premanisme

Sampai sekarang publik masih banyak mengeluhkan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Polisi baru bisa berhasil jika kemampuan dan keterampilan profesionalnya membaik disertai sikap, perilaku, dan moral yang terjaga.

Menurut saya, baik-tidaknya kerja kepolisian bisa dilihat dari naik-turunnya jumlah kejahatan jalanan (premanisme), seperti pencurian, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Untuk itu, polisi harus punya strategi jitu mengatasi keresahan publik akibat ulah segelintir preman ini.

Deteksi dini dan analisis jejaring serta modus kejahatan jalanan wajib dilakukan. Polisi harus meningkatkan kehadirannya di jalan-jalan dengan rutin melakukan patroli, razia, penggerebekan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

Para preman yang tertangkap sudah seharusnya dijatuhi hukuman maksimal. Terima kasih.

Dewi Yunikasari
Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara

Pentingnya Hemat Anggaran

SETELAH parlemen menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang diajukan pemerintah pada akhir Maret lalu, pemerintah mengumumkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Terhitung sejak awal Juni ini, semua mobil dinas tidak boleh lagi menggunakan Premium. Angkutan batu bara dan perkebunan pun harus membeli bensin dengan harga pasar, tanpa subsidi. Semua pembangkit listrik tak boleh lagi menggunakan BBM.

Menurut saya, ada alternatif lain untuk mengatasi masalah ini. Indonesia saat ini masih mempunyai cadangan minyak dan gas bumi yang cukup untuk setidaknya 18 tahun mendatang. Sayangnya, saat ini sebagian besar diekspor.

Ke depan, semua produksi minyak dan gas bumi sebaiknya hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan begitu, kita bisa tetap menyediakan bahan bakar murah untuk rakyat.

Pada saat bersamaan, saya menganjurkan pemerintah berhemat di segala bidang. Karena itu, rencana pembelian pesawat kepresidenan sebaiknya dibatalkan, gaji para pejabat tinggi tidak dinaikkan, dan renovasi gedung atau ruang rapat mewah di Senayan ditunda dulu. Terima kasih.

Mulyadin Permana
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Jakarta Timur

Perilaku Pejabat di Kemacetan

Hidup di Ibu Kota tentu tak bisa lepas dari kemacetan. Perjalanan pendek saja bisa memakan waktu berjam-jam jika dilakukan tepat di puncak kesibukan lalu-lalang warga Jakarta. Sampai ada solusi tepat guna, sebagai warga negara, tampaknya kita harus menelan ludah dan menghadapi saja kondisi ini.

Tapi ada satu hal yang membuat kemacetan terasa kian menjengkelkan. Perilaku para pejabat penting negeri ini di tengah kemacetan sungguh membuat orang biasa murka. Dengan entengnya mereka dikawal polisi bersepeda motor yang terus-menerus membunyikan klakson dan sirene meminta jalan dibuka.

Seharusnya semua orang yang hidup di Jakarta bisa membiasakan diri dengan kemacetan. Termasuk para pejabat kita.

Dewi Yunikasari Raebella Angesti Masela Azhari
Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Solusi Outsourcing

Belakangan ini marak unjuk rasa buruh menolak sistem outsourcing. Sistem itu dianggap sebagai biang keladi buruknya kesejahteraan para pekerja Indonesia.

Menurut saya, sistem outsourcing justru bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di sebuah perusahaan. Tingginya bunga bank dan banyaknya pungutan membuat biaya produksi di mana-mana meningkat. Melonjaknya biaya produksi ini kemudian membuat barang sulit dipasarkan karena mahal.

Nah, banyak perusahaan lalu beralih ke model outsourcing. Dengan model kerja sama ini, sejumlah pekerjaan di pabrik bisa disubkontrakkan dengan biaya lebih murah kepada pihak lain. Relasi perusahaan induk dengan perusahaan outsourcing-nya pun setara, tidak seperti relasi buruh-majikan. Kedua pihak tahu, kalau biaya produksi bisa ditekan, daya saing produk bisa bertahan.

Saya harap paparan ini bisa jadi perspektif lain. Semoga Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, pengusaha, dan para pemimpin serikat pekerja bisa segera menyelesaikan sengkarut outsourcing ini. Semakin lama buruh berdemo, produktivitas perusahaan terancam terus melorot. Sebaiknya ada solusi segera.

Dewi Yunikasari Lie Gan Yong
Rawamangun, Pulogadung Timur, Jakarta Timur

Sekali Lagi soal Pajak

PENYIDIKAN berbagai kasus manipulasi pajak kini semakin tak jelas. Kasus Gayus tenggelam, demikian pula kasus Dhana dan sejumlah pegawai pajak dengan rekening gendut. Ada indikasi aparat penegak hukum kita kesulitan menyidik kasus ini.

Menurut saya, yang lebih mendasar ketimbang penyidikan polisi adalah mencari akar berbagai kasus manipulasi pajak ini, dan memperbaikinya.

Penyederhanaan administrasi pajak kita bisa jadi salah satu langkah awal. Bukan rahasia lagi kalau banyak perusahaan yang terpaksa menyelesaikan urusan pajaknya dengan suap atau sogokan karena tak menguasai keruwetan administrasi pajak.

Di tengah kebingungan pengusaha, datanglah para konsultan dan auditor pajak menawarkan jasa. Pengusaha pun terjepit di tengah-tengah. Ibaratnya ”kiri-kanan kena”.

Sebaiknya, ketimbang berburu wajib pajak baru lewat sensus yang teramat mahal, Direktorat Jenderal Pajak memprioritaskan pembenahan administrasi perpajakan yang kian lama kian rumit ini.

M.E.D. Ngantung
Jalan Slamet, Setiabudi
Jakarta Selatan