Surat Pembaca

Hak Jawab Keluarga Tanjaya

Berikut ini hak jawab kami atas pemberitaan majalah Tempo edisi 29 Februari-6 Maret 2016 dengan judul "Aksi Cepat Spekulan Tanah".

1. Tidak benar pernyataan yang menyebutkan keluarga Tanjaya melakukan penguasaan lahan "belum lama terjadi". Keluarga Tanjaya telah memiliki lahan di lokasi dimaksud sejak 2003, jauh sebelum Inpex Corporation melakukan kegiatan apa pun. Lahan digunakan sebagai tempat wisata pantai dan perkebunan jati sebagai bagian dari usaha furnitur. Nama tempat wisata tersebut "Kelyar Jaya", dengan taman bermain dan beberapa penginapan keluarga (cottage).
2. Tempo menulis: "Sejak 2014, ia mengakui keluarga Tanjaya membeli tanah-tanah di sekitarnya." Tidak benar ada pernyataan saya seperti itu. Yang benar, kami telah memiliki lahan itu sejak 2003 atas dasar kepentingan bisnis keluarga kami.
3. Sebagai putra daerah, kami mampu membangun pangkalan logistik dalam rangka pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, jenis usaha pangkalan logistik masuk daftar negatif investasi, tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh pihak asing, dalam hal ini Inpex Corporation dan Royal Dutch Shell.
4. Tempo begitu saja menelan mentah-mentah semua yang dikatakan Ketua SKK Migas tanpa mau menelusuri lebih jauh pernyataan yang bersangkutan.

Philips H. Tanjaya

Jawab

Terima kasih atas penjelasan Anda.

---

Soal Blok Masela

Tempo edisi 29 Februari-6 Maret 2016 seharusnya bisa menggali lebih dalam mengapa angka biaya LNG darat dan LNG laut, hasil kajian SKK Migas dan kajian Fortuga, bisa jauh berbeda.

Dari grup WhatsApp yang saya ikuti, saya memperoleh info bahwa dalam kajian SKK Migas, perhitungan biaya konstruksi didasarkan pada fakta bahwa jenis gas yang tersimpan di Blok Masela mengandung lilin (wax). Katanya, kandungan lilin inilah yang membuat biaya konstruksi LNG darat mahal, karena pipa gas harus dilengkapi pemanas agar lilinnya tidak beku dan pipa tidak tersumbat.

Di pihak lain, dalam kajian tim Fortuga, perhitungan biaya konstruksi didasarkan pada asumsi bahwa gas tersebut tidak mengandung lilin, sehingga tidak memasukkan biaya pemanas. Dengan sendirinya total biaya konstruksi LNG darat menjadi jauh lebih murah. Di sini saya sebut "asumsi" karena pendukung kajian tim Fortuga dalam grup WhatsApp itu tidak bisa menunjukkan bukti lab bahwa jenis gas tersebut memang tidak mengandung lilin.

Mohon Tempo melakukan pendalaman informasi mengenai hal ini.

Bambang Setiawan
Komp. Mahagoni Park
Kota Tangerang Selatan, Banten

---

RALAT

Ada beberapa kekeliruan dalam majalah Tempo edisi 7-13 Maret 2016, "Saatnya Blakblakan".

1. Halaman 84, "Tersudut Rekening Gendut". Kalimat terakhir terpotong. Seharusnya: "Lima tahun berselang, Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut—keputusan yang belakangan dianulir majelis praperadilan."
2. Halaman 90, "Borong Dahulu, Molotov Kemudian". Kalimat kedua pada teaser tidak lengkap. Yang benar: "Diborong sekelompok orang sebelum sampai ke pembaca."
3. Halaman 98. "Taktik Kuntit Lalu Salip". Ada kekeliruan data pada alinea terakhir tulisan ini. Mengutip sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu tiga pekan lalu kami menulis: "Tanpa ragu Yulianis menjawab, total dana senilai Rp 293 miliar untuk suksesi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diserahkan lewat Aan Ikhyauddin dan Iwan, sopir Nazaruddin." Uraian tersebut keliru. Yang menyebut nama Anas berkaitan dengan dana Rp 293 miliar adalah Nazaruddin, bukan Yulianis. Dalam kesaksiannya, Yulianis hanya menyatakan uang diantar oleh Aan dan Iwan.
4. Halaman 108, "Penelusuran dalam Kabut". Kalimat terakhir terpotong. Seharusnya: "Spekulasi merebak: Sjam adalah agen ganda, yang bekerja untuk PKI dan TNI Angkatan Darat."

Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.