Surat Pembaca

Tunggu Tanggal Mainnya

SETIAP menjelang pelantikan presiden, para pengamat ataupun politikus sibuk mengomentari orang-orang yang pantas menjadi menteri. Ada usul kalangan profesional saja yang menjadi menteri. Ada pula yang menyarankan politikus dan profesional. Publik pun ingin tahu siapa para calon menteri di kabinet mendatang. Apakah mereka yang terpilih dapat mengemban amanat atau tidak.

Di kalangan partai koalisi, banyak yang berharap-harap cemas menunggu panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa jadi menteri-menteri itu malah berasal dari partai besar yang dulu lawan Yudhoyono.

Kenyataannya, penentuan menteri tetaplah di tangan Presiden Yudhoyono. Karena itu, percayakan penyusunan kabinet kepada Presiden. Hindari komentar yang kontraproduktif dan membingungkan masyarakat.

YUDI PRASETYO
Jalan Ciliwung, Margonda
Depok, Jawa Barat

---

Nasib Hutan Jambore

KETIKA dunia tengah gencar memprimadonakan hutan sebagai solusi utama mengatasi global warming, sebagian masyarakat negeri ini malah terkesan acuh tak acuh terhadap kelestarian hutan. Lihat saja, kebakaran hutan sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Penebangan secara ilegal di beberapa daerah belum sepenuhnya dapat diberantas.

Lebih ironis lagi, wilayah Cibubur, yang selama ini dikenal sebagai tempat pelatihan para remaja (Pramuka) untuk mencintai lingkungan hidup, sedikit demi sedikit mulai dipenuhi bangunan. Ada hotel dan perumahan, mal, serta sejumlah kafe. Tentu bangunan-bangunan itu bisa berdiri atas persetujuan Pemerintah Kota Jakarta Timur dan sepengetahuan pengurus pusat Pramuka. Mudah-mudahan tidak ada indikasi korupsi dalam proses melepas lahan itu.

Pertanyaannya, apakah pemerintah kota setempat (Jakarta Timur) tidak peduli lagi terhadap pelestarian area hutan Jambore? Kalau masih bisa dicegah, tolong ditertibkan. Masih banyak aset pemerintah yang bisa dipakai untuk mendirikan bangunan apa saja, asalkan bukan wilayah hutan Jambore. Biaya menanam dan membesarkan pohon jauh lebih mahal ketimbang mendirikan bangunan. Apalagi bangunan itu bukan fasilitas umum atau sosial. Kalau hutan di depan mata saja bisa diserobot, bagaimana nasib hutan-hutan yang jauh dari Ibu Kota?

GOENAWAN
Jalan Gerbang Nusantara, Jati Karya
Pondok Rangon, Bekasi

---

Surat Tenaga Kerja

TOLONG dengarkan suara kami dari tanah nan jauh.

Mengapa tidak ada kebijakan Departemen Tenaga Kerja tentang hak-hak tenaga kerja Indonesia, khususnya di Arab Saudi? Pertama, gaji yang kami dapatkan sangatlah minim. Mengapa tidak diselaraskan dengan gaji tenaga kerja Indonesia di negara Asia lain, seperti Taiwan dan Hong Kong?

Kedua, jam kerja kami begitu lama. Istirahat hanya 4-6 jam sehari. Padahal di negara lain, umumnya waktu kerja hanya 12-16 jam sehari. Ketiga, mengapa tidak ada prasarana informasi, seperti majalah berbahasa Indonesia? Juga radio dengan program khusus siaran Indonesia dengan durasi barang satu-dua jam.

Sungguh kami penat, terbelenggu oleh rutinitas setiap hari. Kami semakin terbelakang dengan kurangnya informasi. Mana kebijakan yang adil untuk kami, para pemasok devisa negara? Terima kasih.

YENNI F.
PO Box 17354
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

---

Kecewa Janji PT Arthamindo

SAYA sangat kecewa terhadap PT Arthamindo yang berkantor di Gedung Tira, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Mereka mengiklankan diri sebagai biro konsultan perekrutan tenaga kerja. Cerita bermula ketika mereka menghubungi saya melalui telepon bahwa saya mendapat panggilan untuk tes dan wawancara sebagai tenaga kontrak operator di Indofood.

Mereka mengatakan, jika diterima, saya harus membayar management fee Rp 650 ribu. Setelah saya datangi, ternyata mereka meminta pembayaran terlebih dulu sebelum tes. Tentu saja saya keberatan karena nama perusahaan untuk penempatan berubah-ubah. Informasi nama perusahaan, alamat, serta kontak human resources department-nya juga tidak diberikan.

Akhirnya, saya menyanggupi membayar hanya Rp 300 ribu. Sore harinya saya ditelepon dan dinyatakan lulus dengan syarat melunasi pembayaran. Lagi-lagi saya tidak mau karena tak ada informasi perusahaannya. Perdebatan diakhiri ketika mereka menutup telepon dengan tiba-tiba. Uang Rp 300 ribu akhirnya tidak kembali.

DIKI ZAKARIA
Depok

Anggota staf humas PT Arthamindo, Tika, menyatakan akan memberi penjelasan ketika dihubungi Tempo. Namun, sampai saat tenggat redaksi—Sabtu pekan lalu— belum ada tanggapan dari Arthamindo.

---

Tingkatkan Lobi Diplomasi

PRESIDEN Amerika Serikat Barack Obama akan melewatkan Indonesia dalam lawatan pertamanya ke Asia, November nanti. Ia hanya akan mengunjungi negara-negara lain. Nostalgia untuk makan gado-gado dan es lilin menjadi buyar. Apakah ini menandakan kekuatan lobi ”Pejambon” yang dimotori diplomat multilateral tak bertaring lagi?

Sudah waktunya kita menguatkan jaringan baru melalui hubungan bilateral yang diprioritaskan oleh Menteri Luar Negeri yang baru. Diplomat multilateral yang selama ini menjadi anak emas jangan berpuas diri karena berhasil menampilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika, sebagai wakil negara berpenduduk terbesar bersama Cina, India, dan Brasil.

M.E.D. NGANTUNG
Jalan Slamet, Setiabudi,
Jakarta Selatan

---

Jaringan Teroris Belum Habis!

DETASEMEN Khusus 88 Antiteror menembak mati dua tersangka teroris yang paling dicari setelah tewasnya Noor Din M. Top. Mereka—Syaifudin Zuhri dan Syahrir—ditembak ketika dilakukan penggerebekan di rumah kos di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Meskipun begitu, bukan berarti ancaman teror berkurang. Kita harus tetap waspada terhadap jaringan binaan Syaifudin. Jaringan baru ini belum diketahui secara keseluruhan. Juga terhadap buron lain, seperti Dulmatin dan Umar Patek. Pengamat terorisme yang juga Direktur International Crisis Group untuk Asia Tenggara, Sidney Jones, meyakini Dulmatin dan Umar Patek akan pulang ke Indonesia.

Berbeda dengan Sidney, mantan pemimpin Jamaah Islamiyah, Nasir Abas, menyebutkan kecil kemungkinan kedua tersangka teroris yang memiliki keahlian merakit bom dan mengorganisasi gerakan itu akan masuk ke Indonesia. Alasannya, dua orang itu merasa bahwa di Filipina (Mindanao) musuh mereka jelas dan lebih memungkinkan untuk berjuang.

YULIANTO
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

---

Menanti Kinerja Wakil Rakyat

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat yang baru telah menyandang jabatannya lebih dari sepekan. Mereka diharapkan turut menentukan nasib rakyat ke arah yang lebih baik. Saat ini, beban hidup yang semakin sulit dan berkepanjangan membuat rakyat tidak percaya dengan kinerja para wakil rakyat. Apalagi ketika banyak undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, seperti Undang-Undang Minyak dan Gas, Sumber Daya Alam, dan Penanaman Modal. Isinya justru memihak kepentingan para pemilik modal.

Saatnya menanti wakil rakyat yang peduli dan mengakomodasi aspirasi rakyat.

RONALD SURBAKTI
Jalan Tebet Barat I/19
Jakarta Selatan

---

Diuji Bencana

SETELAH gempa Tasikmalaya, menyusul gempa Sumatera Barat. Mungkinkah kita sudah terbiasa dengan bencana? Angka-angka kematian tidak ubahnya tontonan reality show yang saban hari menghiasi televisi dan tak lagi menggelitik hati nurani.

Dalam korupsi, negara kita berada di urutan ketiga. Kasus pemerkosaan setiap hari menghiasi surat kabar. Perampokan dan pembunuhan disertai mutilasi semakin membuat bulu kuduk bergidik. Para politikus juga mengajarkan kekerasan lewat adu jotos. Kabar yang juga dahsyat adalah miliaran rupiah dihamburkan untuk pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bangsa ini memang tengah diuji. Setelah itu semua, akankah kita menjadi bangsa yang tanggap terhadap bencana, menjadi manusia yang selalu bersyukur, atau akan menjadi bangsa yang semakin lancung?

HJ SITI UMIYATI
Jalan Raya Wangun, Tajur
Ciawi, Bogor

---

Lemah Pengawasan Laut

KEINGINAN pemerintah memberdayakan nelayan lokal mengalami tantangan dan hambatan berupa pencurian ikan. Lemahnya pengawasan laut dimanfaatkan oleh nelayan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia.Kasus pencurian ikan sudah amat memprihatinkan. Negara rugi triliunan rupiah per tahun. Perangkat hukum untuk menjaga laut kita dari aksi pencurian juga belum mantap. Pencurian pada hari biasa sudah amat marak, terlebih pada saat liburan.

Untuk mengamankan dan mengawasi perairan Indonesia, sedikitnya dibutuhkan sekitar 100 unit kapal patroli cepat. Sebab, kebanyakan kapal nelayan asing menggunakan mesin modern dengan kecepatan tinggi. Adapun kapal-kapal patroli milik Departemen Kelautan dan Perikanan masih menggunakan mesin kuno.

TEUKU FACHRI
Awanglong 50, Samarinda Kalimantan Timur

---

RALAT

DALAM artikel ”Bertarung di Rute Perintis” di rubrik Ekonomi majalah Tempo edisi 12-18 Oktober halaman 119 tertulis, ”Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan, Soritaon Siregar, menjelaskan besarnya bunga pinjaman masih dihitung.” Jabatan seharusnya adalah Direktur Sistem Manajemen Investasi Departemen Keuangan.