Target 3 Juta Rumah

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Penyediaan 3 juta rumah bagi mereka yang tidak mampu menjangkau rumah.
Pejabat negara harus tahan kritik, tak seperti Luhut Pandjaitan dan Sri Mulyani.
Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia perlu punya peran signifikan dalam pentas dunia.

PEMERINTAH punya target membangun 3 juta rumah per tahun. Isu rumah ini penting karena hunian layak belum bisa diakses semua orang, khususnya golongan menengah ke bawah. Badan Pusat Statistik menyatakan kekurangan kepemilikan rumah mencapai 9,9 juta rumah tangga. Mereka yang belum sepenuhnya dapat mengakses hunian layak sebanyak 26,9 juta rumah tangga. Sebenarnya pemenuhan hunian layak diamanatkan sejak 1950 lewat Kongres Perumahan Pertama, tapi baru saat ini dikumandangkan kembali oleh pemerintah yang baru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Cina sebagai negara berpenduduk 1,4 miliar dengan wilayah yang luas terbilang sukses memenuhi kebutuhan hunian publik. Perumahan rakyat mulai dibangun pada 1970-an dan baru dua dekade setelahnya dianggap serius. Pada 2011-2015, Cina telah membangun 36 juta hunian publik. Hunian tersebut berupa menara tinggi vertikal puluhan lantai, yang di Indonesia disebut rumah susun. Hunian seperti ini dilengkapi berbagai fasilitas, seperti tempat untuk berusaha serta fasilitas dan infrastruktur publik, seperti sarana transportasi, air bersih, sistem sanitasi, dan sistem keamanan. Guangzhou, Provinsi Guangdong, Cina Selatan, telah membangun hunian publik besar-besaran.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kampung lawas dan bangunan heritage tradisional di gang-gang kecil tetap dipertahankan untuk obyek turisme. Kereta api metropolitan memiliki 16 jalur sepanjang 621 kilometer dengan 302 stasiun. Dengan berjalan kaki 15 menit dari perumahan, ada stasiun metro dan belasan halte bus kota. Juga ada klinik, rumah sakit, dan sekolah. Kemudian ada taman, pusat olahraga gratis, dan mal. Permukiman di Cina berorientasi memenuhi sisi biologis dan kebutuhan sosial. Permukiman diatur untuk mereka yang masih lajang, menikah tanpa anak, menikah dengan anak, dan keluarga komplet dengan opa-oma serta keluarga inti.

Kunci utama membangun hunian rakyat terletak pada kepemimpinan yang kuat dengan perencanaan yang detail serta tahapan dan target yang jelas. Progres 3 juta rumah memerlukan perumusan detail dengan tahapan target pencapaian yang realistis agar tidak sekadar menjadi janji manis bombastis.

Kosmantono
Banyumas, Jawa Tengah

Kritik Masyarakat

SEMENTARA mantan presiden Joko Widodo terkenal dengan jargon “Yo, ndak tau. Kok, tanya saya?”, lain lagi reaksi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka kompak menyuruh siapa pun yang mengkritik kinerja pemerintah dan menolak membayar pajak agar pindah dari negara ini. Seolah-olah mereka yang memiliki negara ini.

Sejatinya mereka hanya pengurus atau petugas. Siapa pun yang berhasil menduduki kursi-kursi pengendali negara ini semestinya sadar bahwa menjadi pejabat negara bukan berarti bisa seenaknya merespons reaksi publik yang memprotes berbagai kebijakan negara. Pejabat negara harus menyiapkan hati yang terbuka dan rela dikritik rakyat.

Kita semua berharap pejabat negara lebih bertanggung jawab dan bijak menanggapi reaksi publik. Jikapun kalian memang merasa tidak mampu memperbaiki keadaan negara ini, bukan rakyat yang harus pindah dari negara ini, karena mereka bekerja sendiri dan mempunyai rezeki masing-masing. Kalianlah, para pejabat, yang seharusnya tahu diri. Silakan mengundurkan diri dari jabatan jika tak bisa menerima kritik publik yang menggaji kalian.

Hardi Yan
Tembilahan, Riau

Peran Indonesia di Dunia

INDONESIA punya kelebihan dibanding banyak negara lain. Negara ini jumlah penduduknya peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Indonesia juga negara demokrasi nomor tiga setelah India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia.

Sekarang waktunya pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara adidaya, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia serta beberapa negara maju lain. Kita tidak boleh terlihat patuh menuruti kehendak mereka. Namun, tetap perlu diingat, prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto adalah menyejahterakan rakyat dan memberantas korupsi agar pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia tidak terhambat.

Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat