Teruskan Proses Hukum Soeharto

Menurut Anda, apakah kasus hukum Soeharto harus diteruskan?
Ya
	80.14%	573
Tidak
	18.18%	130
Tidak tahu
	1.68%	12
Total	100%	715

DI tengah seruan berbagai pihak untuk memaafkan Soeharto dan mencabut gugatan perdata terhadapnya, keluarga mantan penguasa Orde Baru itu memilih tetap berperkara di pengadilan. Pengacara Keluarga Cendana, Mohammad Assegaf, menilai tawaran penyelesaian kasus di luar persidangan yang diajukan Kejaksaan Agung tidak ada gunanya. ”Dulu pernah diajukan melalui proses mediasi, tapi gagal.”

Tim pengacara negara dari Kejaksaan Agung menggugat Soeharto Rp 11,5 triliun atas tuduhan telah menyelewengkan dana Yayasan Supersemar. Selain menggugat Soeharto, negara menggugat Yayasan Supersemar dalam kasus yang sama. Perkara ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif pada 9-16 Januari menunjukkan sekitar 80 persen responden ingin kasus hukum Soeharto diteruskan (lihat: infografik).

---

Komentar

Kasus hukum Soeharto harus segera dituntaskan. Jika tidak, ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya penegak hukum. Apalagi banyak kalangan menilai pemerintah (sesungguhnya) bersatu dengan Soeharto untuk menutupi kasus ini.

—Hernald Adelbert Loho, Tolitoli

Tentu saja harus dilanjutkan. Sakit yang diderita Pak Harto tidak sepadan dengan rasa sakit rakyat Indonesia selama di bawah rezimnya.

—Irfan, Solo

Kasus ini tidak perlu diteruskan karena tiada locus standi. Lagi pun, sepanjang sejarah Jawa, tidak pernah ada raja Jawa dihukum. Ia berlainan dengan sejarah raja Melayu, di mana raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.

—Shaharuddin Ismail, Kuala Lumpur

Sebaiknya dihentikan saja, toh kalau diteruskan, hasilnya juga belum tentu buat rakyat. Paling juga ntar buat dibagi-bagi dan jadi obyek korupsi para koruptor baru.

—Eben, Medan

Indikator Pekan Depan: SEKITAR 5.000 pengusaha tahu-tempe se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan Istana Negara, Senin lalu. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakunya, yakni kedelai. Menurut para pengusaha ini, sejak awal Januari harga dasar kedelai naik gila-gilaan. Harga satu kilogramnya naik dari Rp 3.450 menjadi Rp 7.500. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang menemui demonstran berjanji bakal menurunkan harga kacang ini. ”Kami mengusulkan penurunan bea masuk dari 10 persen menjadi nol atau 5 persen,” kata Mari. Menurut Anda, mampukah pemerintah menurunkan kembali harga kedelai? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com