Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan bahwa proses transisi di Suriah harus dikendalikan oleh rakyat Suriah sendiri dengan menghormati hak-hak mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 14 Desember 2024 dalam konferensi pers di Aqaba, Yordania, yang menjadi tuan rumah pertemuan menteri-menteri Arab dan internasional untuk membahas perkembangan situasi di Suriah setelah oposisi bersenjata menggulingkan Presiden Bashar Assad pekan sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Blinken menekankan bahwa transisi tersebut harus menciptakan pemerintahan yang inklusif dan mewakili semua elemen masyarakat Suriah. Dia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak-hak seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas, serta distribusi bantuan kemanusiaan yang adil. Lembaga negara juga harus tetap menjalankan layanan publik yang vital.
Dia memperingatkan potensi kebangkitan ISIS yang mungkin memanfaatkan ketidakstabilan selama masa transisi politik Suriah, mengingat pemerintahan sementara belum sepenuhnya mengendalikan wilayah tersebut.
Pada 8 Desember, oposisi bersenjata berhasil merebut Damaskus, memaksa Assad mundur setelah bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait dan menerima suaka politik di Rusia. Pemerintahan sementara yang dipimpin Mohammed al-Bashir, pemimpin kabinet yang didukung oleh kelompok oposisi, diangkat sebagai perdana menteri sementara Suriah pada 10 Desember 2024 lalu.
STATE GOV
Pilihan editor: Suriah Masih Punya 26 Ton Cadangan Emas Setelah Penggulingan Bashar al Assad