Konflik PKB-PBNU Mencuat Lagi Akibat Pansus Haji DPR

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf:

PKB Itu Aset Nahdlatul Ulama

Syaifullah Yusuf. TEMPO/Fully Syafi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama serius ingin merebut Partai Kebangkitan Bangsa?

Target kami bukan ke situ. Polemik ini bermula dari perang pernyataan yang ramai mengenai pemilihan presiden 2024. Kami ingin PKB berkonsultasi dengan Rais Am PBNU Kiai Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Kiai Yahya Cholil Staquf dalam mengambil keputusan soal Pemilihan Umum 2024.

Mengapa harus berkonsultasi?

Supaya kami tahu dan bisa menjelaskan kepada nahdliyin. Banyak orang bertanya kepada kiai-kiai yang punya pesantren dan pengurus NU. Kalau enggak tahu, kami tak bisa memberi penjelasan. Kami kesusahan. Ada juga hubungan sejarah dan aspiratif. Dalam muktamar disampaikan bahwa PKB merupakan partai resmi milik NU. Semua orang tahu peran para kiai bagi PKB.

Anda kecewa terhadap keputusan PKB mendukung Anies Baswedan?

Urusan pemilihan presiden ini penting. Mereka bilang NU melanggar khitah. Lho, NU melahirkan partai enggak apa-apa, tapi begitu membahas partai dianggap melanggar khitah. Apa salahnya?

Bukankah konflik ini meruncing sejak muktamar NU di Lampung pada 2021 karena perbedaan dukungan?

Itu tafsir, silakan saja. Muhaimin Iskandar sebenarnya bisa datang dan berkomunikasi dengan NU. Namun dia justru menjauh dan seakan-akan NU enggak penting.

Apa problemnya apabila NU dan PKB berbeda pilihan politik?

Berbeda pilihan itu biasa, tapi penjelasan menjadi sangat penting. Di kalangan nahdliyin, muncul pendapat macam-macam. Ada yang bilang ikut PBNU saja. Jika ada yang salah, nanti NU yang menanggung dosa.

Seberapa penting PKB bagi NU?

Kami menganggap PKB adalah aset NU. Kami tak pernah menggembosi PKB seperti tuduhan mereka. Kami sadar banyak anak nahdliyin di PKB. Buat kami, tak ada isu soal itu.

Serangan NU terhadap PKB dilakukan karena partai itu membuat Panitia Khusus Haji yang membidik kinerja Yaqut Cholil Qoumas, adik Ketua Umum PBNU?

Itu kan jangan-jangan. Gus Yaqut—sapaan Yaqut Cholil Qoumas—menjabat pengurus di PKB. Mereka bisa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Muhaimin tak bertanya langsung soal penyelenggaraan haji? Semestinya, sebelum Pansus Haji bergulir, Muhaimin bisa mengajak Gus Yaqut berbicara.

Panitia Khusus PKB atau Tim Lima NU dibentuk untuk menyerang balik PKB?

Nanti kami melihat hasil tim itu. Sebab, mereka akan menggali hubungan NU dengan PKB.

Tujuannya mendongkel Muhaimin?

Kami belum sejauh itu. Biarkan tim panel itu mengkaji secara resmi. Saya tak berani berandai-andai mengenai hasilnya. Wacana pengambilalihan PKB bisa muncul dari mana saja.

Kami mendengar cerita bahwa NU mendorong Yaqut memimpin PKB. Apa tanggapan Anda?

Aduh, kami belum sampai ke sana. NU punya mekanisme kultural yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kemudian memunculkan tokoh-tokoh. Siapa dia? Saya tak bisa menjelaskan.

Yahya Cholil Staquf pernah berkomitmen akan membawa NU kembali ke khitah. Namun praktiknya tetap berpolitik?

Gus Yahya—sapaan Yahya Cholil Staquf—ingin NU di atas partai sebagaimana pada era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keadaan yang membuat kami menjadi seperti ini. Situasi ini mungkin tak pernah dipikirkan PKB. Inilah akibat tindakan mereka yang tak pernah berkonsultasi dengan NU. Kami yang menanggung akibatnya.

Apa definisi berpolitik bagi NU? Merapat ke kekuasaan?

Enggak juga. Para kiai itu ingin PKB memperjuangkan NU meski tanpa diminta. Sebagian sudah dijalankan, tak perlu mencampuri urusan NU. Yang penting benar saja, kami sudah senang. Praktiknya enggak karena memusuhi.

Anda dan Muhaimin bersaudara. Polemik ini tak bisa diselesaikan di meja makan?

Kami bersaudara dekat. Sepupu. Namun soal organisasi itu urusan lain. Kami saling menghormati. Saya menghindari menyerang pribadi karena ini memang bukan masalah personal, melainkan organisasi. Dia menganggap ini urusan Gus Yahya dan saya. Jadi, kalau ada demonstrasi ke PKB, jangan menyalahkan orang lain.

Yahya menyebutkan NU di atas negara. Apa maksudnya?

Intinya, NU ada sebelum Indonesia merdeka. Organisasi ini sudah lahir dan ikut melahirkan bangsa Indonesia.

Semacam pesan buat PKB agar tunduk kepada NU?

Bukan tunduk, melainkan saling tahu dan mengerti. Kami ingin mendudukkan sesuatu pada tempatnya.

Saifullah Yusuf

Tempat dan tanggal lahir:

• Pasuruan, Jawa Timur, 28 Agustus 1964

Jabatan publik:

• Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022-2027)
• Wali Kota Pasuruan (2021-2024)
• Wakil Gubernur Jawa Timur (2009-2019)
• Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (2004-2007)

Pendidikan:

• Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Soal izin tambang, mengapa NU menerima tawaran itu?

Kami tak bisa menjawab panjang karena diskusinya sudah lama antara Gus Yahya dan Ulil Abshar Abdalla. Kami menerimanya dan itu halal.

Sebagian warga nahdliyin memprotes keputusan NU....

Kami tentu mendengar aspirasi. Bagi saya, izin tambang ini semestinya diberikan sejak era Bung Karno. Kalau diberikan dari dulu, alhamdulillah kami tentu bersyukur karena bisa dipakai untuk madrasah. Kami mengapresiasi Pak Joko Widodo.

NU sedang butuh uang?

Ya, untuk pesantren. Coba Anda datang ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Sekamar isinya 90 santri. Ada yang tidur di masjid. Kalau boleh jujur, kami butuh banyak uang untuk pendidikan dan kesehatan. Sama seperti Muhammadiyah, kami ingin mengelola tambang dengan sehat dan benar.

Bukankah operasi tambang berpotensi merugikan nahdliyin dan menguntungkan segelintir elite saja?

Kami tak mau jika tambangnya akan bergesekan dengan masyarakat. Kami diberi wilayah konsesi yang jauh dari permukiman dan tak ada konflik sosial. Kami pokoknya tak mau berkonflik dengan masyarakat. Kami mendampingi umat untuk memenangi masa depan. Semua sudah diukur.

NU tak akan mundur dari keputusan soal tambang?

Kami sekarang punya teman karena Muhammadiyah sudah memutuskan. Biar NU tak sendirian. Jadi NU dengan Muhammadiyah dipisahkan tahlil, tapi disatukan Bahlil, ha-ha-ha....

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid:

Nahdlatul Ulama Bermain-main Politik

Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Maret 2022/Tempo/M Taufan Rengganis

Bagaimana Anda menyikapi manuver Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap Partai Kebangkitan Bangsa?

Itu langkah yang inkonstitusional dan pelanggaran khitah NU yang dirumuskan pada 1926. Khitah itu mengamanatkan organisasi tak terlibat dalam politik praktis. NU tak punya hak mengevaluasi, mengoreksi, dan mengatur partai politik.

NU mengklaim PKB dilahirkan NU dan merupakan aset organisasi. Anda setuju?

NU dan PKB itu entitas berbeda. NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. PKB punya kedaulatan sebagai partai yang tak bisa diganggu organisasi kemasyarakatan mana pun, termasuk NU.

Partai Anda solid menghadapi polemik ini?

PKB sangat solid dan kompak. Pengurus pusat sampai daerah sangat solid karena di lingkup internal kami memang tak ada masalah. Saya bahkan bisa mengatakan sekarang adalah kondisi paling kompak sejak PKB didirikan.

Apa buktinya?

Hasil Pemilihan Umum 2024. Jumlah perolehan kursi kami melonjak di mana-mana. Tak mungkin jumlah suara PKB melonjak apabila pengurus partai tak solid. Pada dasarnya, tak ada konflik di PKB. Yang mungkin bermasalah adalah segelintir elite NU saja. Tak ada hal yang perlu dirisaukan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memimpin Panitia Khusus Haji di Dewan Perwakilan Rakyat. Apa tujuannya?

Pansus Haji dibentuk karena permasalahan haji complicated dari tahun ke tahun dan tak pernah terurai. Ada cukup banyak persoalan, contohnya pemondokan.

Apa fokusnya?

Persoalan visa. Ada tambahan visa dari Arab Saudi yang jumlahnya sekitar 20 ribu. Tambahan kuota itu seharusnya bisa digunakan untuk mengurangi daftar antrean calon haji. Sebab, masa tunggu haji bisa mencapai 45 tahun.

Apa temuan PKB?

Ada dugaan bahwa visa itu diperjualbelikan melalui skema haji plus. Itu yang sedang didalami oleh Pansus Haji. Jika ini sekadar urusan PKB, partai lain pasti enggak akan ikut-ikutan. Buktinya, semua partai di DPR setuju melanjutkan Pansus Haji. Semua satu suara bahwa masalah haji ini perlu diungkap dan diselesaikan. Bayangkan, orang sudah bertahun-tahun menunggu lantas diserobot jemaah haji plus yang membayar ratusan juta rupiah dan bisa langsung pergi.

Pansus Haji bertujuan membidik Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kerabat petinggi NU?

Tak ada kaitan dengan politik. Jika NU menyebutkan Pansus Haji punya motif politik, ya aneh. NU kok ikut-ikutan mencampuri urusan DPR yang konstitusional? Mengganggu kinerja DPR itu justru pelanggaran. DPR hendak melakukan amar ma’ruf nahi mungkar malah dicurigai punya kepentingan politis. NU kok mengurus kepentingan keluarga? Semestinya mengurus umat.

Seberapa serius Pansus Haji?

Kami serius dan kompak. Harapannya, pelaksanaan haji jauh lebih baik. Jangan mencurigai macam-macam karena DPR ingin memperbaiki pelaksanaan haji. Dengan adanya orang yang curiga itu justru timbul pertanyaan karena seperti ketakutan. NU semestinya mendukung kinerja DPR, bukan menaruh curiga.

NU merespons dengan membentuk Pansus PKB atau Tim Lima. Apa tanggapan Anda?

Itu batal secara hukum karena melanggar konstitusi. Organisasi kemasyarakatan kok mencampuri urusan partai politik? Artinya, segelintir elite NU menggunakan lembaga itu untuk kepentingan politik. Selain melanggar konstitusi, langkah itu melanggar khitah NU yang dirumuskan pada 1926.

Seberapa relevan pengaruh NU dalam PKB?

Kami tak ada masalah. PKB selalu menjadi wadah aspirasi. Yang merasa PKB kurang baik itu segelintir elite NU saja. Kami sangat harmonis di tingkat akar rumput. PKB tak bergantung pada NU karena kami berdaulat dan mandiri.

Dari catatan kami, konflik PKB dengan NU terus berulang dalam tiga tahun terakhir. Ada apa?

PKB tak punya masalah dengan NU. Karena itu, sebaiknya hentikan manuver ini. Kasihan lembaga dan jemaah. NU ini organisasi para kiai dan mesti dijaga kesakralannya. Jangan dipakai untuk kepentingan orang tertentu yang membuat citra NU kurang baik.

NU mengajukan protes karena Muhaimin tak berdialog soal keputusan dalam Pemilu 2024. Bagaimana sikap Anda?

NU yang memutus hubungan karena tak mau masuk ke politik praktis. Kami tahu Gus Ipul—Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf—bergandengan tangan ke mana-mana saat pemilihan presiden 2024. PKB sekarang dijadikan alasan.

Jazilul Fawaid

Tempat dan tanggal lahir:

• Gresik, Jawa Timur, 5 Desember 1971

Jabatan publik:

• Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (2019-2024)
• Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (2019-2024)

Pendidikan:

• Sarjana hukum Islam Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
• Magister umulqur'an dan hadis Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an
• Doktor ilmu pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat

NU bilang PKB adalah aset. Apa sikap Anda?

Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, dulu bilang PKB tak ada kaitan dengan NU. Sekarang mengklaim PKB bagian dari NU. Bagaimana ini?

PKB di bawah Muhaimin disebut perlu evaluasi. Anda setuju?

Coba bandingkan prestasi PKB dengan NU. Mereka belakangan ini mulai melenceng dari khitah NU yang dibuat pada 1926. NU sudah bermain-main politik. Organisasi kemasyarakatan kok masuk jalur politik dan ingin mengambil alih PKB? Itu pelanggaran konstitusi.

Polemik ini tak bisa dibereskan di lingkup internal karena hubungan kekerabatan Muhaimin dengan Saifullah?

Kami tidak ada kemelut, tak ada masalah. Ini terjadi karena Gus Ipul sudah punya orientasi dan pemikiran berbeda. Kami tahu mana yang idealis. Ini karena ada yang berpikiran kisruh. Pernyataan-pernyataannya juga menyakitkan. Semoga Gus Ipul segera memiliki kesadaran.

Bagaimana peluang PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto?

Soal jabatan menteri itu urusan presiden. Kami serahkan semua kepada presiden. Kami tidak meminta jatah kursi menteri. Kami tidak pernah berbicara tentang bagi-bagi kursi kabinet.