Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

3 Masalah Utama BKSP Jabodetabekjur yang Dipimpin Anies Baswedan

Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur yang dipimpin Anies Baswedan akan mengadakan rapat pada 20 Desember 2018.

6 Desember 2018 | 15.20 WIB

Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Wali Kota Bogor Bima Arya membahas penanganan banjir dan kemacetan Jabodetabek, Balai Kota Bogor, Senin, 12 Februari 2018. Tempo/Irsyan
Perbesar
Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Wali Kota Bogor Bima Arya membahas penanganan banjir dan kemacetan Jabodetabek, Balai Kota Bogor, Senin, 12 Februari 2018. Tempo/Irsyan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Depok - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini menjadi ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Ada tiga persoalan besar realisasi pembangunan bersama yang jadi agenda rapat BKSP pada 20 Desember 2018,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok pada Kamis, 6 Desember 2018. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Idris menjelaskan tiga agenda tersebut sempat disinggung dalam pertemuan informal para kepala daerah saat acara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kemarin malam.

Menurut dia, rapat BKSP akan membahas realisasi anggaran tahun 2019-2020. Konsepnya sudah terukur,  ada tiga persoalan besar realisasi pembangunan bersama.  

“Tema besar itu adalah persoalan kemacetaan, limbah (sampah) dan air bersih,” kata Idris.

Idris menjelaskan bahwa ada tawaran pembahasan seperti ketahanan pangan dan masalah infrastruktur untuk mengatasi kemacetan.

“Pada pertemuan pertama (di Balai Kota DKI) itu umum, kalau nanti fokusnya apa nih (pembahasan),” ungkap dia.

Idris menjelaskan sumbangsih BKSP untuk Depok pada sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya yakni pendistribusian donor darah. 

“(Distribusi) dari PMI seluruh Jabodetbekjur ini harus kuat.”

Untuk sektor kesehatan lainnya yakni urusan pelayanan puskesmas, tidak boleh menolak warga dari wilayah lain. 

“Perjanjiaan kami seperti itu, khususnya di perbatasan yang sering terjadi,” paparnya.

Menurut Idris, untuk sektor pendidikan tetap mengikut aturan otonomi daerah. DKI Jakarta  menerima siswa dari luar wilayah  sebanyak 5 persen.  “Cuma kalau ada permsalahan teknis di bawah, ini yang akan kami selesaikan,” ujarnya.

Sebagai contoh, ada sekolah dasar (SD) milik Pemprov DKI tapi lahannya di wilayah Depok. Guru di sekolah perbatasan itu ikut DKI.

“Saya minta supaya guru-guru sekolahnya ke Depok atau minta dicarikan lahan di DKI,” kata Walikota Depok menjelaskan soal BKSP Jabodetabekjur yang kini dipimpin Gubernur Anies Baswedan

Irsyan Hasyim

Irsyan Hasyim

Menulis isu olahraga, lingkungan, perkotaan, dan hukum. Kini pengurus di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, organisasi jurnalis Indonesia yang fokus memperjuangkan kebebasan pers.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus