Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan data milik Jasa Raharja, per Desember 2022, sebanyak 43,76 persen kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih belum membayar pajak. Sementara untuk kendaraan yang telah melakukan kewajiban pajaknya tercatat sebanyak 56,24 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Yusri Yunus mengatakan bahwa kendaraan yang nunggak 2 tahun pajak STNK setelah masa berlaku 5 tahunnya habis, data kendaraan tersebut akan dihapus. Yusri menegaskan bahwa data kendaraan itu dihapus permanen, bukan cuma diblokir alias tidak bisa diregistrasi ulang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu sudah saya buka, itu bukan diblokir tapi terhapus. Kalau dihapus, berarti hilang," kata Yusri, dikutip dari laman Korlantas Polri hari ini, Senin, 6 Februari 2023.
Dalam penerapan kebijakan ini, Korlantas Polri akan terlebih dahulu memberikan surat peringatan bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak STNK selama 2 tahun. Surat peringatan diberikan selama 5 bulan pada tahap pertama, kemudian dilakukan pemblokiran data kendaraan selama satu bulan.
Lalu, jika sudah pemblokiran pemilik tidak juga melunasi pajaknya, maka Polri akan menghapus dari data induk ke data record selama 12 bulan. Kemudian pada tahap akhir, baru akan dilakukan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor secara permanen.
"Ada tahapannya, kita nanti akan peringatkan dengan mengirim SP (surat peringatan). STNK mati kami kasih SP, jadi SP itu akan dikirimkan ke pemilik kendaraan, secara bertahap dari tahun ini," jelas Yusri.
Apabila data registrasi kendaraan bermotor sudah dihapus secara permanen, maka dengan kata lain kendaraan tersebut akan menjadi bodong dan tidak bisa digunakan di jalanan. Jika tetap nekat digunakan, maka kepolisian bisa memberikan sanksi denda sekaligus menyita kendaraan tersebut.
Perlu diketahui, penghapusan data kendaraan akibat nunggak pajak STNK 2 tahun ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 74, dijelaskan bahwa penghapusan data kendaraan dapat dilakukan jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang setidaknya dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.
Sebelumnya, Yusri mengungkapkan banyaknys pemilik kendaraan yang nunggak pajak ini disebabkan mahalnya pajak untuk kendaraan, khusus untuk bea balik nama kendaraan (BBN). Apalagi, di Indonesia, banyak masyarakat yang memilih untuk membeli kendaraan bekas.
"Yang paling utama permasalahan dari masyarakat adalah 'Pak, bayar pajak balik namanya mahal pak', padahal budaya di Indonesia ini banyak membeli kendaraan bekas," kata Yusri.
Yusri mengakui bahwa masyarakat Indonesia sejatinya taat dan ingin mambayar pajak kendaraan miliknya. Namun biaya pajak yang mahal membuat banyak masyarakat menunda kewajiban pajaknya dan menunggu hingga ada program pemutihan pajak yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat.
"Saya pribadi sampaikan, masyarakat Indonesia ini bukan tidak patuh, ingin bayar pajak tapi ingin enak. Enaknya apa? balik namanya tolong dinolkan saja," ucapnya.
Baca juga: Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
Foto 
