Perintah Belanja Setelah Kapal Karam

Prabowo Subianto berambisi membeli alat utama sistem persenjataan secara besar-besaran. Tetap berniat membeli barang bekas.

1 Mei 2021 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) menghadiri penyerahan Kapal Selam Alugoro-405, di Surabaya, Maret 2021. Dok. Kementerian Pertahanan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Presiden Joko Widodo menginstruksikan peremajaan alat utama sistem persenjataan setelah Nanggala-402 karam.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta bujet pertahanan minimal 0,8 persen dari produk domestik bruto.
Sejak awal menjabat menteri, Prabowo menggeber agenda pembelian alutsista.

MENGUNDANG sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup pada Rabu, 28 April lalu, di Istana Negara, Jakarta. Agendanya adalah membahas pembenahan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Pertemuan tersebut digelar seminggu setelah Kapal Perang Republik Indonesia Nanggala-402—kapal selam berumur 40 tahun—karam di perairan Bali.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

alutsista-tni

alat-utama-sistem-persenjataan-alutsista-tni

prabowo-subianto

tentara-nasional-indonesia-angkatan-laut-tni-al

suharso-monoarfa

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 1 Mei 2021