Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Demo Tolak Dinasti Politik Jokowi di Patung Kuda, Massa Sampaikan 3 Tuntutan

Pendemo menggelar aksi menolak dinasti politik Presiden Jokowi di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Massa menyampaikan 3 tuntutan.

26 Oktober 2023 | 16.34 WIB

Suasana aksi damai yang diusung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi (Kompas Reformasi) di area Patung Kudang, Jakarta Pusat pada Kamis, 26 Oktober 2023. Masa menolak adanya isu politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Perbesar
Suasana aksi damai yang diusung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi (Kompas Reformasi) di area Patung Kudang, Jakarta Pusat pada Kamis, 26 Oktober 2023. Masa menolak adanya isu politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi (Kompas Reformasi) menggelar aksi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat sore ini. Massa yang tergabung dari elemen mahasiswa, buruh, tani, dan lainnya itu menolak dinasti politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Kami menduga ada intervensi pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, untuk meloloskan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) melalui pamannya, yakni Anwar Usman yang merupakan ketua Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Amrin selaku orator aksi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 26 Oktober 2023. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Massa menyampaikan orasi sejak pukul 15.00 WIB. Satu jam kemudian, massa mulai mendesak maju untuk melewati pembatas yang menghalangi langkah mereka menuju Istana Negara.

Petugas keamanan yang berjaga mengimbau agar aksi digelar secara damai. Namun, massa mulai membakar ban serta menyanyikan lagu buruh tani.

Dalam aksi ini, peserta demo menyampikan tiga tuntutannya. Pertama, mengutuk dugaan nepotisme dan menolak pengusungan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 yang dinilai dipengaruhi oleh putusan MK soal syarat capres-cawapres. 

"Seharusnya Ketua MK Anwar Usman tidak boleh ikut mengadili putusan tersebut sesuai dengan dalil nemo judex in causa sua bahwa hakim tidak dapat memeriksa, menguji, dan memutus setiap perkara yang terkait dengan dirinya," ujar Amrin.

Kedua, melawan presiden karena dianggap telah berkhianat terhadap reformasi. Massa yang mengaku dari Kompas Reformasi ini menilai Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024. 

"Kami tidak menginginkan undang-undang diubah untuk kepentingan keluarga," kata Amrin. 

Ketiga, menyerukan mosi tidak percaya kepada MK dan Majelis Kehormatan MK (MKMK). Pada konteks hari ini, massa menyoroti Jimly Asshiddiqie yang terpilih sebagai anggota MKMK berpotensi tak netral mengurus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman. 

Sebab, menurut Amrin, Jimly pernah terang-terangan mendukung capres Prabowo Subianto. Anak dan mantu Jimly juga diklaim sebagai pengurus Partai Gerindra.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus