Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta curiga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima laporan yang tidak tepat soal Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur. DKI tidak terima disebut pengoperasian dan pelayanan terminal terpadu itu tidak maksimal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penilaian disampaikan Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko ketika diminta tanggapannya, Sabtu 18 Mei 2019. Dia curiga Menhub Budi Karya menampung keluhan dari perusahaan otobus (PO) yang nakal.
Menurut Sigit, sebanyak 12 PO pernah dikenai sanksi penurunan atau penutupan loket di Terminal Pulo Gebang. "Bisa jadi dari 12 PO yang kita tindak itulah yang menyampaikan keluhan ke Pak Menhub," kata Sigit.
Sigit menuturkan terdapat 108 PO yang mendapatkan izin trayek di Terminal Pulo Gebang. Belakangan 12 dari 108 PO itu diberikan sanksi berupa penurunan loket. Sebabnya beragam, contohnya, PO memberikan tarif yang tak sesuai dengan yang tertera pada tiket dan tidak menurunkan penumpang di terminal tujuan.
Sigit meyakini 12 PO bermasalah itu 'lari mengadu' ke kementerian dengan menyatakan bahwa pengelolaan di Terminal Pulo Gebang belum maksimal. Dia mencurigai kepentingan PO nakal itu karena bertepatan dengan momen mudik Lebaran.
Sebuah bus melintas di dalam terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, 6 Juni 2018. Tempo/Fakhri Hermansyah
"Soalnya kalau yang namanya operator tidak ada anak baik, anak nakal semua," kata Sigit.
Dinas Perhubungan DKI, menurut Sigit, justru berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia tak ingin penumpang merasa tercurangi, tertipu, ataupun terabaikan.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya menyatakan bakal menyurati Dinas Perhubungan DKI terkait maraknya terminal bayangan di Ibu Kota. Langkah itu ditempuh lantaran terminal bayangan membuat terminal utama, seperti Pulo Gebang, tidak beroperasi maksimal.
Menhub Budi Karya merespons laporan seorang pelaku usaha di Terminal Pulo Gebang yang resah. Di dalam suratnya, Budi Karya meminta pemerintah provinsi segera bertindak. "Saya akan surati DKI, kalau dia enggak perbaiki kami ambil alih (Terminal Pulo Gebang)," ucap Budi Karya.
Foto 
