Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan alasannya memutasi Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah ke Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Menurut dia, Jakarta tahun depan akan menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin ibu kota se-ASEAN sehingga butuh banyak bantuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya tidak memerlukan tim yang besar, tapi saya memerlukan tim yang efisien dan lincah,” kata Heru Budi dalam kirimannya di akun Instagram, Senin, 5 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menjelaskan Deputi Gubernur DKI akan berbagi tugas dengannya dalam memimpin rapat koordinasi Bersama pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait. “Saya senang memiliki sosok berpengalaman yang bisa diandalkan seperti Bapak Marullah di sisi saya,” tuturnya.
Heru menjelaskan nantinya kegiatan di 2023 akan sangat padat. “Sehingga saya yakin, Pak Marullah, Pak Deputi akan menjadi lebih gesit, lebih leluasa. Pasti Januari, Februari, Maret, April itu kita sangat sibuk. Maka bapak-bapak yang ada di sini, nanti atau besok mempercepat kerja,” ungkap Heru.
Baca juga: Orang Pilihan Jokowi akan Gantikan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta
Heru Budi Hartono Ogah Pakai TGUPP Seperti Anies dan Jokowi
Soal tim yang kecil, Heru Budi pernah menyatakan lebih memilih mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya daripada menggunakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.
Dengan demikian, Heru Budi Hartono berencana tidak menggunakan TGUPP untuk mendampingi tugasnya selama menjadi Penjabat Gubernur DKI. DPRD DKI pun tidak mengalokasikan anggaran untuk TGUPP setelah Gubernur DKI Anies Baswedan pensiun pada 16 Oktober 2022.
TGUPP DKI sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo atau Jokowi. Namun di masa Gubernur Anies Baswedan, tim ini menuai kritik dari pihak oposisi.
Para oposisi kerap mempertanyakan tugas pokok, fungsi, hingga hasil kerja tim tersebut hingga alokasi anggaran yang besar. Terlebih jumlah anggota TGUPP pernah dikritik oleh Kementerian Dalam Negeri pada 2017 karena dianggap terlalu banyak mencapai 74 orang. Anggota TGUPP pun berkurang menjadi 67 orang lalu 50 orang pada 2020 setelah dipangkas oleh Banggar DPRD DKI.
"Ini pertanyaan buat kita semua output-nya apa TGUPP, menghabiskan uang rakyat sekian miliar setiap tahun," kata anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono dalam rapat Badan Anggaran pada 24 November 2021 lalu.
AMI HEPPY SETYOWATI | MUTIA YUANTISYA | ANTARA
Foto 
