Pemkot Jakarta Pusat Kaji Relokasi PKL di Sabang

Perbesar

Penjual kopi keliling berjualan di atas trotoar Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 April 2019. Menurut Arifin, izin berdagang di atas trotoar hanya berlaku di tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Anies Bawedan, seperti di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan mengkaji ulang penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Sabang atau Jalan Haji Agus Salim yang menuai kritik. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, mengatakan tengah mencari relokasi yang pas untuk pedagang.

"PKL yang jelas tetap akan kami tata. Kalau perlu kami carikan relokasi. Tapi yang tidak jauh dari situ (Sabang). Kami akan kaji lagi, yang jelas akan kami tata PKL ini," kata Irwandi, Kamis, 16 Januari 2020.

Menurut dia, PKL yang akan direlokasi nantinya akan ditata sesuai lahan yang tersedia. Jika mengikuti saran DPRD DKI Jakarta agar dipindahkan ke Thamrin 10 maka sudah tidak ada tempat untuk para PKL itu. "Kami tergantung lahan yang akan menyesuaikan. Konsepnya terbuka seperti Kuliner Kampung 5 BSM Sabang," ujar Irwandi.

Ia menuturkan ada sebanyak 50 pedagang kaki lima yang bakal ditata. Dengan penataan tersebut toko maupun kios yang sudah ada dapat dipandang pengunjung kawasan kuliner Sabang tanpa terhalangi oleh PKL.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta rencana relokasi PKL di kawasan Sabang dialihkan ke pusat kuliner baru, yakni di Thamrin 10, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. "Di Sabang ini kami tahu sudah lama kawasannya. Bahkan Nasi Padang-nya saja dari 1958. Mereka kontribusi ke DKI dan sebagainya," kata dia.

Zita menilai bila ada PKL yang baru datang lebih baik ditempatkan di Thamrin 10. Menurut dia, hal tersebut akan berefek sangat baik. Menurut dia, kondisi kawasan Sabang atau Jalan Haji Agus Salim akan lebih rapi sementara PKL juga bisa melanjutkan mencari rezekinya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Paguyuban Pengusaha Sabang menolak rencana revitalisasi trotoar kawasan Sabang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggota tim kuasa hukum Paguyuban Pengusaha Sabang, Nasatya, mengatakan pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban, keberatan dengan rencana penataan kawasan kuliner itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Pengusaha keberatan revitalisasi trotoar karena takutnya minat beli konsumen berkurang," kata Nasatya saat mengikuti audiensi dengan pemerintah dan legislatif di kantor DPRD DKI, Rabu, 15 Januari 2019. Total ada 50 pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Sabang.