Program Jumat Tanpa Kendaraan Bermotor, Kepatuhan PNS DKI Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Jakarta Timur Uus Kuswanto mengatakan tingkat kepatuhan pegawai negeri sipil atau PNS DKI di lingkup pemerintah setempat terhadap program Jumat tanpa kendaraan bermotor masih kurang.

"Jujur saja, kesadarannya (aparatur) kan masih kurang, ada yang ngakalin," kata Uus di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.

Program Jumat tanpa kendaraan yang digagas mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sejak 2013 menganjurkan seluruh aparatur menggunakan kendaraan umum atau sepeda menuju kantor. Aturan itu berlaku setiap Jumat pekan pertama di setiap bulannya dalam rangka meminimalkan kemacetan dan pencemaran udara sesuai Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi PNS DKI.

Dari pantauan Antara pada Jumat siang, sejumlah titik parkir di lingkungan Pemkot Jakarta Timur tampak dipenuhi kendaraan bermotor milik PNS maupun pegawai kontrak. Kondisi itu juga tampak di area parkiran liar di luar gedung Pemkot Jakarta Timur.

Seorang juru parkir bernama Eri membenarkan jika sebagian besar motor di atas trotoar diparkir oleh pengendara berseragam PNS. "Mereka memakai seragam warna putih terus masuk ke Pemkot Jaktim," kata dia.

Uus mengaku telah mengetahui perilaku pegawai yang kerap membawa masuk kendaraan mereka melalui pintu gerbang di Jalan DR Sumarno. "Itu kan pintu gerbang ditutup. Saya sama Satpol PP juga sebenarnya sudah minta peringatkan sebab aturan itu masih berlaku sampai sekarang," ujarnya.

Uus juga meminta kepada petugas Satpol PP untuk menindak tegas PNS yang tidak patuh pada aturan tersebut. "Kebetulan di samping ada pom bensin, makanya saya pernah minta biar pom bensin itu ditutup biar enggak jadi tempat parkir," kata dia.

Menurut Uus, tidak semua kendaraan yang terparkir dibawa oleh PNS, sebagian ada pula yang dimiliki warga sipil. "Macam-macam itu, ada juga pengunjung yang mau ke wali kota, karena dia enggak tahu, jadinya parkir di luar juga," ujarnya.