Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan hakim akan menggelar serangkaian aksi dan audiensi terkait isu kesejahteraan profesi mereka di Jakarta pekan depan. Hakim-hakim yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia itu berharap dapat menemui Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih, Prabowo Subianto, saat aksi cuti bersama yang mereka gelar pada Senin hingga Jumat, 7-11 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, mengatakan para hakim ingin menyampaikan keluh kesah mereka kepada pimpinan tertinggi negara. “Kami berharap sebenarnya bisa hadir ke hadapan pimpinan negara dan pimpinan negara terpilih. Karena mungkin ada banyak cerita yang belum sampai ke beliau,” kata Fauzan saat ditemui di Jalan Jaksa, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Ahad, 6 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fauzan menyampaikan para hakim telah mengirim surat kepada keduanya untuk memohon waktu audiensi. “Sudah, kami sudah surati melalui jalur-jalur yang resmi,” ucap Fauzan.
Fauzan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Jokowi dialamatkan langsung ke Istana Negara. Sementara itu, Solidaritas Hakim Indonesia juga menyurati Sekretariat Negara untuk meminta waktu bertemu Jokowi.
Adapun surat permintaan audiensi dengan Prabowo dikirimkan para hakim melalui partai sang presiden terpilih, yaitu Partai Gerindra. “Ke Pak Prabowo melalui staf (partai), bukan kementerian,” ujar Fauzan.
Meski begitu, Fauzan mengatakan hingga saat ini Solidaritas Hakim Indonesia belum mendapatkan respons atas surat yang mereka kirimkan ke Jokowi dan Prabowo. “Sejauh ini memang belum ada jawaban pasti juga ke kami, dan kami sedang terus mengejar,” kata Fauzan.
Fauzan memperkirakan akan ada 148 hakim dari berbagai daerah yang mengikuti aksi dan audiensi ke sejumlah lembaga negara di Jakarta. Secara total, kata dia, ada sekitar 1.748 hakim yang menyatakan siap ikut aksi cuti bersama, baik di Jakarta maupun di domisili masing-masing. Jumlah hakim di Indonesia mencapai 7.700 orang.
Sebelumnya, Prabowo Subianto pernah mengatakan pemerintah harus menjamin kehidupan para hakim supaya tidak bisa disogok. Pernyataan itu diucapkan Prabowo semasa kampanye Pilpres 2024.
Prabowo, sebagai calon presiden saat itu, menyatakan kualitas hukum paling ditentukan oleh para hakim. Kunci masalah penegakan hukum, kata dia, adalah menjamin kehidupan para hakim supaya mereka tidak bisa disogok. "Kita harus meningkatkan, menerima, mengelola, menjaga supaya anggaran kita cukup. Kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita," kata Prabowo dalam Dialog Publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 24 November 2023.
Foto 
