Tunggakan PBB Wajib Pajak DKI Masih Rp 900 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta optimistis Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB bisa mencapai target Rp 10 triliun hingga akhir tahun. Juru bicara BPRD DKI, Mulyo Sasungko mengatakan masih mengejar tunggakan PBB sebesar Rp 900 miliar hingga akhir tahun.

Hingga Kamis, 5 Desember kemarin, realisasi pembayaran PBB warga DKI telah mencapai 91 persen atau Rp 9,1 triliun. "Masih ada waktu tiga pekan lagi. Kami akan gencarkan untuk mendatangi wajib pajak yang masih menunggak," kata Mulyo di DPRD DKI, Jumat, 6 Desember 2019.

Mulyo menuturkan jumlah bidang tunggakan PBB tertinggi tersebar di kawasan pinggiran ibu kota. Namun, jumlah nilai tunggakan tertinggi berada di kawasan Jakarta Pusat. "Ada yang nilai tunggakan satu bidangnya mencapai miliaran di Jakarta Pusat," ujarnya.

Pemerintah DKI Jakarta menargetkan memburu wajib pajak yang menunggak dengan nilai besar. Salah satunya yang telah didatangi langsung adalah pusat perbelanjaan Bay Walk, Jakarta Utara. Nilai tunggakan Bay Walk dan apartemen yang ada di pusat perbelanjaan itu mencapai Rp 5,4 miliar. Jatuh tempo pembayaran PBB Bay Walk pada 16 September lalu.

BPRD telah meminta jajarannya di setiap wilayah untuk mendata pusat perbelanjaan dan hunian yang masih menunggak pajak. Pihaknya, kata dia, bakal menyegel pusat perbelanjaan dan hunian yang menunggak pajaknya. "Jadi nanti seperti penempelan stiker (segel) mobil mewah," kata Mulyo.