Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyoroti 10 perwira tinggi Polri yang mendapat penugasan untuk menjabat di sejumlah kementerian. Selain melenceng dari tugas utama kepolisian, penugasan itu dianggap tidak adil untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah lebih dulu meniti karier dari bawah di kementerian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini tentu merugikan sistem pembinaan karier di jajaran ASN. Banyak orang yang sekolah di IPDN dengan harapan nanti memiliki karier yang cemerlang dalam birokrasi, semisal menjadi Sekretaris Jenderal atau mungkin Direktur Jenderal atau Wakil Menteri,” kata Usman kepada Tempo di kedai Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Harapan para ASN mendapat jabatan tinggi di pemerintahan, kata Usman, sirna karena sudah lebih dulu diisi oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Padahal polisi disebutnya sudah memiliki tugas pokok untuk membidangi keamanan di tengah-tengah masyarakat.
“Pelayanan di kementerian itu secara marwahnya bukan wewenang polisi, bukan juga bidang keahlian polisi. Mereka seharusnya membongkar kejahatan-kejahatan dan menjadi pelindung masyarakat, bukan malah masuk ke kementerian,” ucap Usman.
Selain itu, citra kepolisian saat ini juga menjadi sorotan bagi Usman. Dia mencatat pelbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya adalah anggota polisi. Semisal memukuli massa aksi demonstrasi saat berunjuk rasa hingga pembungkaman masyarakat yang kritis melalui kekerasan.
“Pelanggaran HAM di Indonesia cukup identik dengan kekerasan aparat kepolisian. Ini berkali-kali kami suarakan dan harus ada koreksi. Harus ada upaya reformasi yang serius di tubuh kepolisian,” ujar Usman.
Soal 10 perwira tinggi kepolisian yang menjabat di kementerian itu, mendapat tugas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdasarkan Surat Telegram Rahasia STR/373/II/Kep./2025. Mereka juga mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam Upacara Korps Rapor yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Jumat, 14 Februari 2025 lalu.
Daftar 10 Perwira Tinggi Polri di Kementerian
1. Komisaris Jenderal Yan Sultra Indrajaya, selaku perwira tinggi Inspektorat Pengawas Umum Polri, mendapat penugasan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. Komisaris Jenderal I Ketut Suardana, selaku perwira tinggi Bareskrim Polri, mendapat penugasan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3.Inspektur Jenderal Mashudi, selaku perwira tinggi Bareskrim Polri, mendapat penugasan sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
4. Inspektur Jenderal Ratna Pristiana Mulya, selaku perwira tinggi Badan Intelijen dan Keamanan Polri, mendapat penugasan sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Inspektur Jenderal Alexander Sabar, seaku perwira tinggi Bareskrim Polri, mendapat penugasan sebagai Direktur Jenderal pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital
6. Inspektur Jenderal Ahmad Nurwakhid, selaku perwira tinggi Densus 88 AT Polri, mendapat penugasan sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Brigadir Jenderal Arif Fajarudin, selaku perwira tinggi SSDM Polri, mendapat penugasan sebagai Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Brigadir Jenderal Raja Sinambela, mendapat penugasan sebagai Direktur Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kementerian P2MI/BP2MI
9. Brigadir Jenderal Frans Tjahyono, mendapat penugasan sebagai Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup
10. Brigadir Jenderal Achmadi mendapat penugasan di Kementerian Ekonomi Kreatif
Foto 
