<font face=arial size=2 color=#FF0000><B>Dahlan Iskan:</B></font><br /> Saya Dapat Kartu Kuning

Ditemui setelah senam pagi di lapangan Monas, tak jauh dari kantornya, Kmis pekan lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku tak punya masalah dengan beredarnya dokumen disposisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang salinannya disodorkan Tempo. Setelah bertanya-tanya sejenak, ia berjanji memberikan penjelasan esok harinya.

Tapi wawancara yang dia janjikan urung terjadi. Saat keluar dari ruang kerjanya di lantai 19 gedung BUMN, Dahlan mengatakan tak akan memberikan keterangan. "Saya enggak mau. Soalnya kemarin saya dapat kartu kuning lagi," katanya memberi alasan.

Kartu kuning dari siapa?

Dari yang bersangkutan (Sekretaris Kabinet Dipo Alam). Saya ditegur, kenapa mengumumkan akan menyumbang gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi dengan gaji saya. Ini kartu kuning ketiga, jadi sekarang saya enggak mau bicara dulu.

Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi….­

Saya hanya mau menegaskan bahwa dokumen itu beredar bukan dari saya. Saya juga tidak pernah baca detailnya, cukup diberi tahu ada surat itu dan apa maksudnya. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu beredar. Itu saja. Yang lainnya saya tidak mau mengomentari.

Hatta Rajasa:
Saya Tidak Pernah Mengusulkan Nama

Kendati Hatta Rajasa ­bukan anggota Tim Penilai Akhir (TPA), Presiden Susilo Bambang Yudho­yono melalui Sekretaris Kabinet memerintahkan agar Dahlan Iskan mengkonsultasikan pengusulan direktur utama, komisaris utama, atau ketua dewan pengawas di 15 BUMN. "Cuma konsultasi," kata Hatta, Jumat pagi pekan lalu.

Kabarnya, Anda sempat marah setelah tahu ada SMS dari Presiden Yudhoyono kepada Dahlan yang meminta mengabaikan jika Anda campur tangan dalam hal penempatan direksi atau komisaris BUMN?

Tidak betul itu. Tanyakan langsung ke Pak Dahlan, pernah tidak saya mengintervensi. Saya ini bukan anggota TPA, jadi saya sama sekali tidak akan ikut campur di situ, kecuali menyangkut 15 BUMN. Soal itu ada suratnya, Presiden meminta agar prosesnya dikonsultasikan ke Menteri Koordinator Perekonomian. Cuma konsultasi. Saya pasti akan marah kalau ada kata-kata bahwa saya dianggap melakukan intervensi atau campur tangan. Tidak pernah saya mengusulkan agar nama ini atau itu jadi direksi atau komisaris.

Benarkah Anda sampai menunjukkan SMS itu kepada Pak SBY dan menanyakannya?

Saya ini dengan Pak SBY sudah bersama lebih dari 12 tahun. Setiap saat saya bisa dipanggil atau ditelepon. Jadi tidak ada SMS seperti itu.

Yang benar seperti apa?

SMS Pak SBY itu intinya mengingatkan agar dalam setiap pergantian direksi dan komi­saris BUMN, Pak Dahlan harus mematuhi prosedur TPA. Sebab, waktu itu Pak Dipo memprotes dan melapor ke Presiden, kenapa Pak Dahlan tidak menjalankan proses TPA seperti yang diinstruksikan Presiden. Dari situ Presiden kemudian meminta Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian membenahinya. Jangan dipertajam­ se­olah-olah ada gesekan atau semacam itu. Saya dan Pak Dahlan selalu kompak, dan sejak awal saya ini suporter beliau.

Y. Tomi Aryanto

Dipo Alam:
Saya Hanya Membantu Mengelola Kabinet

Mengaku terkejut dengan beredarnya salinan disposisi yang berklasifikasi rahasia, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan seharusnya dokumen itu hanya ditujukan kepada Menteri Negara BUMN. "Kenapa itu bisa beredar?" ia balik bertanya saat dihubungi pada Rabu malam pekan lalu.

Kami ingin mengkonfirmasi tentang dokumen itu….

Saya tidak tahu dari mana Anda dapat dokumen itu. Tapi saya menyesalkan kenapa bisa sampai beredar. Semestinya disposisi itu hanya ditujukan ke yang bersangkutan, Pak Dahlan sebagai Menteri Negara BUMN.

Soal isinya, Pak….

Saya tidak mau mengomentari isinya. Nanti orang bisa berpikir dokumen itu beredar dari saya. Tapi, karena Anda sudah telanjur pegang, silakan saja lihat isinya dan interpretasikan sendiri. Kutip saja seperti yang tertulis itu.

Ada kesan terjadi gesekan di antara para anggota kabinet, Anda di satu sisi dan Dahlan di sisi lain?

Saya hanya menjalankan tugas membantu Presiden dalam mengelola kabinet, termasuk mengarahkan Kementerian BUMN. Tidak lebih dari itu.