"Terapinya Jangan Terlalu Text Book"

PT Sony Electronics Indonesia hengkang ke negeri seberang. Ini pukulan telak untuk dunia investasi Indonesia yang tengah sempoyongan. Wajah ekonomi kita bakal kian babak-belur. Pendapatan pajak ciut, dunia usaha murung, pengangguran baru bakal berjejer-jejer, kisruh sosial, ekonomi, bahkan kisruh politik di pelupuk mata. Pemerintahan Megawati paham betul hubungan sebab-akibat itu. Itu sebabnya, dalam sidang kabinet yang digelar mendadak Senin pekan lalu, pemerintah memutuskan dua hal penting: pelayanan satu atap dan pembentukan tim nasional perlindungan investor. Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menjadi koordinator, teknis pelaksanaannya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah juga menetapkan 2003 sebagai tahun investasi. Bagi Theo F. Toemion, yang sudah satu setengah tahun menjabat Kepala BKPM, ini suatu keberhasilan yang lama ia perjuangkan. Kepada Tomy Aryanto dari Tempo News Room dan wartawan Dow Jones, mantan konsultan pasar uang dan anggota DPR itu banyak mengupas soal ini. Petikannya: -------------------------------------------------------------------------------- Periode Januari-September penanaman modal dalam negeri turun 70 persen dan modal asing turun 10 persen. Sejumlah perusahaan asing malah hengkang. Apa sebabnya? Sebabnya ada dua, eksternal dan internal. Eksternalnya adalah bangkitnya perekonomian sejumlah negara seperti Cina, Vietnam, dan beberapa negara lainnya di Asia. Keamanan mereka relatif terjaga dan banyak memberikan insentif kepada investor. Kita sebaliknya, dililit masalah perburuhan, keamanan, politik yang belum stabil, dan juga birokrasi yang berbelit-belit. Pokoknya kita abnormal. Apa yang dilakukan pemerintah? Tidak mudah. Butuh waktu lama. Tetapi ada beberapa hal yang mendesak kita lakukan. Misalnya soal kejelasan prosedur investasi. Selama ini terlalu banyak peraturan yang harus diikuti para investor, terlalu banyak meja yang dilewati, yang menyebabkan biaya tinggi. Minta izin penangkapan ikan saja berbelit-belit. Di BKPM izinnya tiga hari langsung keluar, tetapi di departemen lain berbulan-bulan. Kita tidak usah munafik, inilah masalah kita. Pengusaha yang sekarat pun sering dikerjain. Cara mengatasinya? Jumlah meja itu harus dipangkas. Semua masalah yang berkaitan dengan investasi dilayani dalam satu atap. Dalam rapat kabinet Senin kemarin, disepakati semua urusan investasi dilayani oleh tim bersama yang dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Pelaksananya adalah BKPM. Kami akan mengundang investor. Begitu dia tiba di sini, kita akan membantunya dengan berbagai cara, seperti mengurus izin tinggal. Kalau mau cari tanah untuk membangun pabrik, kita akan membantu perizinannya. Bagaimana soal perpajakan atau tax holiday? Pajaknya juga akan kita ringankan. Bila perlu tahun pertama tidak usah bayar sama sekali. Beberapa waktu lalu, Dirjen Pajak (Hadi Purnomo—Red.) bilang pada saya bahwa sekitar 70 persen perusahaan asing tidak bayar pajak karena masih terus merugi. Nah, kalau masih merugi terus, apa dong terobosan kita? Berani nggak kita memberikan tax holiday? Kita dalam situasi abnormal, mbok terapinya jangan terlalu text book. Kalau semua perusahaan diperlakukan seperti itu, bukankah justru kita yang rugi? Dari segi fiskal jangka pendek, memang kita akan rugi. Tetapi itu tidak sebanding dengan biaya sosial yang akan timbul jika kita diam saja. Sekitar 38 juta rakyat kita menganggur. Itu bom waktu yang sangat dahsyat, jika tidak segera kita tangani. Kan IMF kurang setuju dengan tax holiday? Oh, jelas. IMF dan Bank Dunia tidak setuju. Sebab, menurut mereka, studi global menunjukkan tidak ada hubungan antara tax holiday dan masuknya investasi. Saya setuju dengan teori itu jika situasinya normal, tapi tidak untuk situasi abnormal seperti kita. Janganlah text book thinking. Sejumlah negara tetangga yang situasinya normal saja masih memberikan insentif. Di Cina, tahun pertama dan kedua para investor tidak perlu bayar pajak. Tahun ketiga cuma bayar sekian persen. Sampai perusahaan itu sudah stabil, baru pajaknya normal. Lalu mengapa kita tidak? Walau ditentang IMF, kita harus berani melakukannya. Kita punya alasan yang kuat. Apa lagi yang diputuskan dalam sidang kabinet itu? Kita akan mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun investasi. Karena itu, pemerintah akan membentuk tim nasional perlindungan investasi yang langsung berada di bawah Presiden. Detail tim ini akan dibahas lagi. Kasus yang menimpa PT Sony, apa sebetulnya yang terjadi? Kita harus realistis apa keluhan PT Sony itu. Misalnya dia mengeluhkan soal adanya penyelundupan. Ya, mestinya kita bantu. Anggota DPR Alvin Lie pernah mengatakan bahwa hampir semua penyelundupan itu dibekingi oleh aparat berseragam.